Tolak Pembelian Randis, Puluhan Mahasiswa Dari GMNI Lebak Lakukan Aksi

Sejumlah masa aksi dari GMNI Lebak saat lakukan aksi unjuk rasa menolak pembelian Randis di depan Kantor Bupati Lebak. Widi

LEBAK, BINGAR.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Lebak, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak pada Senin, 24 Februari 2025.

Aksi mahasiswa ini menyoroti pengadaan Kendaraan Dinas (Randis), yang diperuntukan bagi Wakil Bupati, Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, dan untuk Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, yang menelan anggaran hingga Rp2,3 miliar.

Hal ini ditegaskan Musail Waedurat, selalu koordinator lapangan, yang saat itu didampingi Ruswana, sebagai penanggung jawab aksi mahasiswa dari GMNI Lebak. Dimana mereka menilai, pengadaan Randis tersebut tidak sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

“Ini sungguh mencederai rakyat, disaat semua daerah sedang mengencangkan ikat pinggang, serta melakukan efisiensi anggaran, sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Ini malah membeli kendaraan dinas, yang menurut kami sangat tidak relevan, maupun tidak ada urgensi nya sama sekali,” ungkap Musail Waedurat, Senin 24 Februari 2025.

Senada, Ketua DPC GMNI Kabupaten Lebak, Ruswana, yang juga penanggung jawab aksi menegaskan, bahwa PAD Kabupaten Lebak yang kecil, seharusnya dikelola dengan lebih bijak. Pengadaan Kendaraan Dinas ini tidak mencerminkan efisiensi anggaran.

“Ini tidak mencerminkan keadilan, disaat semua sedang kesulitan, karena dampak dari efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo, ini malah membeli mobil dinas. Kita tahu semua, bahwa PAD Lebak ini sangat minim, kenapa tidak dikelola dengan benar, kan masih banyak yang lebih penting daripada membeli mobil dinas,” timpal Ruswana.

Dalam aksinya itu, mahasiswa yang tergabung dalam DPC GMNI Kabupaten Lebak ini, menyampaikan lima tuntutan utama, yakni Segera Lakukan Reformasi Birokrasi, Lakukan Transparansi Pengelolaan APBD, Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Berikan Perhatian Lebih pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Dasar.

Setelah beberapa lama aksi digelar, para mahasiswa ini pun akhirnya mendapat respon dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Santoso, serta beberapa anggota DPRD Lebak, untuk melakukan audiensi.

Dalam paparannya, Budi mengatakan bahwa pengadaan Kendaraan Dinas tersebut, sudah sesuai aturan Kemendagri Nomor 7 Tahun 2006, dan hal itu merupakan keputusan Sekda, bukan Bupati.

“Jangan salahkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, salahkan Sekretaris Daerah. Hal ini saya lakukan, karena memang ada aturannya, tidak serta merta saya lakukan penganggaran itu begitu saja,” jelas Budi Santoso.

“Terkait persoalan penganggaran, atau perencanaan APBD Lebak, selama ini kita (Pemkab Lebak-red) selalu melibatkan masyarakat, terutama dalam Musyawarah Pembangunan (Musrenbang), serta akan selalu berkomitmen pada tiga prioritas utama, yakni Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur,” tegasnya lagi.

Sementara anggota DPRD Lebak, Medi Juanda dan Regen, menyatakan dukungan terhadap aspirasi mahasiswa.

“Kami siap menerima kritik yang membangun, demi kemajuan Kabupaten Lebak. Kami pun merasa senang atas masukan-masukan ini, terlebih suara yang dilontarkan ini merupakan kepentingan masyarakat, namun tetap lakukan aksi ini dengan cara-cara yang konstruktif,” pungkasnya. (Widi/Red)