LEBAK, BINGAR.ID – Aliansi Masyarakat Jayamanik Bersatu, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Bantar Jaya, Desa Jayamanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Selasa 6 Mei 2025.
Aksi yang diikuti ratusan warga ini, menuntut perbaikan jalan utama perkebunan, yang menghubungkan Kampung Jampang, Desa Cimarga, ke Desa Jayamanik dengan cor beton, guna kepentingan masyarakat umum, termasuk kegiatan ekonomi dan sekolah.
Baca Juga : Perkebunan Sawit PTPN di Bojong Diusulkan Jadi Kawasan Industri
Dalam orasinya para pengunjuk rasa menegaskan, jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi, mereka akan menyegel kantor PTPN, serta akan menutup akses jalan utama perkebunan di Desa Jayamanik.
“Kami sudah tiga kali mengajukan surat, tapi tidak ada respon. Hari ini kami akan membuktikan keseriusan kami, dengan menyegel kantor dan bertahan di sini, sampai ada kepastian,” tegas H Rous, salah satu tokoh masyarakat.
Baca Juga : Pemerintah Rilis 13 Proyek Strategis Nasional Baru, Berikut Rinciannya
Pihak manajemen PTPN Bantar Jaya, yang diwakili oleh Manajer Bagian Umum dan Asisten Kepala Manajer, mengakui adanya kendala dalam perbaikan jalan akibat cuaca, pihaknya berjanji akan melanjutkan perbaikan pada akhir Mei 2025.
Mereka juga menyampaikan, bahwa aspirasi masyarakat sudah diterima dan akan disampaikan kepada atasan, meskipun keputusan final memerlukan proses birokrasi yang panjang.
“Terkait perbaikan jalan, InsyaAllah 31 Mei 2025 nanti, akan dilanjutkan setelah
berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak atasan, terkait seberapa panjang jalan yang mampu kami perbaiki,” janjinya.
Baca Juga : Pembebasan Lahan Tol Serang-Panimbang Seksi III Baru 1.168 Bidang
Aksi diakhiri dengan penyegelan kantor PTPN, dan penghentian sementara aktivitas produksi panen, sebagai bentuk tekanan agar pihak perusahaan memberikan kepastian waktu, serta komitmen perbaikan jalan.
Kepala Desa Jayamanik dan aparat keamanan terus memediasi, agar dialog berjalan lancar dan situasi tetap kondusif. Warga berharap langkah ini dapat mempercepat realisasi perbaikan infrastruktur vital, yang selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. (Widi/Red)
