Jokowi Akan Alihkan Anggaran Infrastruktur 2021 ke UMKM

Pelaku UMKM Harus Manfaatkan Teknologi Digital untuk Perluas Peluang Pasar

Ilustrasi UMKM (Kemenparekraf)

JAKARTA, BINGAR.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengalihkan anggaran infrastruktur ditahun 2021 ke bidang UMKM. Hal itu sudah disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ke presiden untuk merombak pembiayaan kepada UMKM secara total.

“Jadi ini yang sedang kami kerjakan dengan Pak Menteri Bappenas, dan Menteri Bappenas sudah menyampaikan ke publik bahwa Pak Presiden sekarang mau bergeser dari infrastruktur ke UMKM,” ungkap dia, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Kemenkeu Buka Peluang Lanjutkan Subsidi Bunga Kredit UMKM

Menurut perhitungannya, pelaksanaan pendampingan akan lebih efektif jika anggaran bagi UMKM dapat dipusatkan di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun besaran dana bagi UMKM di seluruh kementerian yang ada diperkirakan mencapai Rp 4,6 triliun.

“Mungkin nanti dalam praktiknya mungkin, kan sekarang anggaran untuk UMKM nyebar di kementerian, sekitar Rp4,6 triliun,” kata Teten.

“Itu kalau dipindahin ke tempat saya lumayan. Apalagi kalau 15 persen untuk pembangunan infrastruktur digeser untuk UMKM, ini kerjasama bagus. Kita dorong UMKM berjaya,” imbuhnya.

Baca juga: 3 Cara Optimal bagi UMKM Beradaptasi Dalam Situasi Pandemi

Teten menambahkan, nominal anggaran pendampingan yang dibutuhkan harus lebih dari Rp1 triliun.

“Setelah ini kalau anggarannya di bawah Rp1 triliun saya enggak bisa banyak ngomong,” ujar dia.

Sebelumnya, Teten sempat mengatakan, pemerintah akan tetap melanjutkan program bantuan sosial para pelaku UMKM akibat tekanan hebat dampak pandemi Covid-19. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat peripurna beberapa waktu lalu.

“Sesuai arahan Presiden (Jokowi) di rapat paripurna kemarin karena ekonomi kuartal 1 tahun depan masih cukup berat bagi UMKM. Sehingga program sosial akan menjadi perhatian pemerintah,” ujar dia dalam acara “Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Anggaran Pemulihan Ekonomi Bagi UMKM Sebesar Rp71 Triliun Belum Terserap

Menurutnya, pemerintah telah memproyeksi hingga kuartal awal 2021 ekonomi Indonesia masih belum sepenuhnya pulih dari dampak buruk pandemi Covid-19. Alhasil pilihan untuk melanjutkan penyaluran program bantuan sosial dinilai tepat untuk melindungi kelangsungan bisnis UMKM domestik.

“Sehingga ini mudah mudahan menjadi perubahan mendasar di sektor UMKM,” tutupnya. (Agisna/Red)

Berita Terkait

Berita Terkait

Berita Terbaru