Untuk Pengadaan Vaksin, Pemerintah Perkirakan Akan Rogoh Rp74 Triliun

anggaran vaksin

Anggaran untuk vaksin naik dari sebelumnya karena pemerintah menetapkan vaksinasi diberikan secara gratis. (Unsplash)

JAKARTA, BINGAR.ID – Anggaran untuk pengadaan vaksin Covid-19 diperkirakan bisa menyentuh diangka Rp74 tiriliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, anggaran untuk vaksin itu naik dari sebelumnya karena pemerintah menetapkan vaksinasi diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat.

“Sesudah Presiden (Joko Widodo) menetapkan bahwa vaksinasi akan dilakukan gratis, anggaran bisa capai lebih Rp74 triliun. Hanya untuk vaksinasi,” kata Sri Mulyani seperti yang dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Kepala Dinkes Kabupaten Serang Ditunjuk Jadi Jubir Vaksinasi

Karena itu, ia memastikan akan merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Ini berarti, akan ada APBN Perubahan (APBN-P) tahun ini.

“APBN walau sudah ditetapkan dalam UU, namun perubahan dalam APBN masih akan terjadi sebab tantangan masih akan dinamis,” terang dia.

Sebelumnya, Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, menyiapkan anggaran Rp60,5 triliun untuk pengadaan dan distribusi Covid-19 di Indonesia pada 2021.

Baca juga: Penyintas dan Penderita Komorbid Ini Dilarang Menerima Vaksin Covid-19 Buatan Sinovac

Anggaran ini merupakan lanjutan dari pengadaan vaksin yang baru saja masuk ke Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis pada Minggu (6/12) lalu.

“Total anggaran kesehatan mencapai Rp169,7 triliun (untuk 2021), di mana untuk pengadaan vaksin dan penanganan Covid-19 sebesar Rp60,5 triliun,” katanya.

Dana tersebut dikucurkan untuk beberapa hal. Pertama, senilai Rp18 triliun untuk pengadaan vaksin corona tahap selanjutnya.

Baca juga: 7 Negara yang Beri Vaksin Covid-19 Gratis ke Warganya

Kedua, antisipasi imunisasi dan program vaksinasi mencapai Rp3,7 triliun. Ketiga, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium vaksin mencapai Rp1,3 triliun.

Keempat, dana untuk penelitian dan pengembangan serta tes PCR yang dilakukan Kementerian Kesehatan Rp1,2 triliun. Kelima, untuk evalusi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rp100 miliar. (Agisna/Red)

Berita Terkait