JAKARTA, BINGAR.ID – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP Ribka Tjiptaning menolak untuk divaksin Covid-19. Ribka mengatakan ia akan lebih memilih membayar denda bagi seluruh keluarganya ketimbang dipaksa menerima disuntik vaksin.
Hal ini disampaikan Ribka saat Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito, dan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir pada Selasa, (12/1/12021).
“Saya tetap tidak mau divaksin. Saya udah 63 (tahun) nih, mau semua usia boleh tetap (tidak mau). Misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek,” kata Ribka seperti yang dikutip dari Tempo, Rabu (13/1/2021).
Baca juga: Ketahui Beberapa Efek Samping Setelah Disuntik Vaksin Covid-19
Aturan ihwal denda ini sebelumnya sempat dinyatakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah DKI menyatakan akan menerapkan denda Rp5 juta bagi warga yang menolak divaksin.
Ribka mengklaim banyak kasus vaksin yang ternyata berdampak buruk bagi kesehatan. Dia mencontohkan, ada penderita polio di Sukabumi, Jawa Barat yang malah mengalami lumpuh layu seusai divaksin antipolio.
“Terus antikaki gajah di Majalaya mati dua belas (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini, jangan main-main,” kata Ribka.
Ribka pun mewanti-wanti pemerintah tak boleh memaksa vaksinasi Covid-19 kepada yang menolak. Pemaksaan, kata dia, adalah bentuk pelanggaran HAM.
Baca juga: Satgas Covid-19 Pandeglang Bakal Bentuk Tim Penilai Efek Samping Vaksin
Ribka pun menyinggung kebijakan pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19. Dia mempertanyakan vaksin mana yang akan digratiskan bagi warga. Sebab, akan ada sejumlah vaksin yang beredar di Indonesia dengan rentang harga dari Rp116 ribu hingga Rp2 juta.
Ia mencurigai vaksin yang murah akan diberikan kepada masyarakat yang miskin. Ribka mencontohkan perbedaan harga tes swab yang hasilnya keluar lebih cepat jika masyarakat merogoh kocek lebih banyak. (Ahmad/Red)
