Pemkab Pandeglang Kaji Pemanfaatan APBD Untuk Tanggulangi Pandemi Covid-19

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Iis Iskandar

PANDEGLANG, BINGAR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengaku sedang mempertimbangkan untuk memakai beberapa pos anggaran dalam APBD tahun 2020 untuk menambah biaya penanggulangan dan penanganan bencana pandemi Covid-19.

Sejauh ini, Pemkab Pandeglang sudah mengalokasikan biaya Rp1,7 miliar untuk penanganan Covid-19. Anggaran itu diambil dari Dana Tak Terduga tahun 2020.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Iis Iskandar menuturkan, pandemi Covid-19 turut memengaruhi stuktur APBD Pandeglang tahun 2020. Soalnya, dipastikan beberapa anggaran yang disiapkan untuk berbagai kegiatan harus direalokasi.

“Pasti APBD TA 2020 ini ada perubahan penggunaan anggaran untuk menanggulangi dan penanganan Covid-19. Bukan menganggu sih, kan harus ditangani bersama-sama dengan optimal oleh kabupaten kota,” ujarnya, Jumat (27/3/2020).

Pertimbangan memakai beberapa pos anggaran dari APBD muncul setelah adanya lampu hijau dari pemerintah pusat untuk memakai sejumlah item anggaran seperti Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Banten, Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Desa (DD) dalam menanggulangi dan penanganan pandemi Covid-19.

“Karena regulasi dari atas (Pemeritah Pusat) kami boleh menggunakan DTT, DAK dan termasuk Benkeu sekalipun,” bebernya.

Iskandar menjelaskan, potensi mengubah APBD 2020 itu juga diperkuat dengan perpanjangan masa siaga becana pandemi Covid-19 dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Becana (BNPB).

“Sekarang sedang dibahas, kemungkinan ada menggunakan Bankeu. Bahkan DAK dan Dana Desa (DD) pun kemungkinan bakal digunakan. Jadi DD juga diharapkan menganggarkan untuk kegiatan penanggulangan di desa,” urainya.

Akan tetapi, Iskandar mengaku belum mengetahui berapa besar total anggaran yang dibutuhkan untuk menangani pandemi Covid-19 tersebut. Pasalnya, kebutuhan tersebut masih diinventarisir dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Covid-19.

“Belum tahu saya, kalau misalkan kebutuhan. Karena memang itu adanya dimasing-masing OPD (Organisasi Prangkat Daerah) teknis seperti Dinas Kesehatan, BPBD dan OPD lainnya yang melakukan penanganan Covid-19,” tutup Iskandar. (Ahmad/Red).

Berita Terkait

Berita Terkait

Berita Terbaru