Pemerintah Bakal Bentuk Lembaga Pengelola Investasi, Ini Tugasnya

Rencana ini sejalan dengan agenda akbar terkait peningkatan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. (Freepik)

JAKARTA, BINGAR.ID – Pemerintah berkomitmen untuk membentuk Sovereign Wealth Fund (SFW) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Rencana ini sejalan dengan agenda akbar terkait peningkatan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menargetkan LPI bisa beroperasi pada awal 2021 mendatang. Adapun misinya memaksimalkan modal ditambah pembangunan ekonomi.

“LPI ditargetkan mulai beropersi pada awla 2021, tentunya setelah aturan pelaksana telah siap. LPI atau SWF ini memiliki misi untuk maksimalisasi modal di tambah pembangunan ekonomi,” ujar dia, Rabu (2/12/2020).

Isa mengatakan, LPI memiliki tiga tugas utama yang muaranya untuk mendatangkan revenue atau pendapatan semaksimal mungkin. Pertama, dengan cara memaksimalkan aset untuk pertumbuhan dan perlindungan kekayaan negara.

“Misalnya, investasi candangan yang diperoleh seperti China Investment Corp dan Korea Investment Corp. Lalu, penyeimbangan kekayaan investasi masa depan/antar generasi seperti Kuwait Investment Authority. Terakhir, pendanaan kewajiban masa depan seperti New Zealand Super Fund dan lainnya,” jelas dia.

Kedua, Lembaga Pengelola Investasi juga akan berkonsentrasi kepada pembangunan negara. Sebab, kata Isa, tujuan LPI didirikan salah satunya tujuan untuk membangun negara.

Menurutnya, jenis proyeknya bisa bervariasi, mulai dari yang bersifat komersial visible, sampai yang tidak visible. Untuk, proyek-proyek yang tidak visible misalnya, proyek yang sifatnya sosial. “Seperti Mudabala Development Company,” terangnya.

Terakhir atau cara ketiga, LPI akan juga bertugas untuk kepentingan stabilisasi ekonomi. Sehingga LPI akan mendukung kebijakan counter cyclical untuk membantu mengurangi beban pemerintah dalam setiap kebijakan yang ditempuh.

“Misalnya, fasilitasi stabilitas fiskal seperti Chile Economics and Social Stabilization Fund. Atau stabilitas nilai tukar Rupiah seperti Rusia Reserve Fund,” tutupnya. (Ahmad/Red)