PANDEGLANG, BINGAR.ID – Pelaku wisata di Kabupaten Pandeglang menyesalkan inkonsistensi Dinas Pariwisata (Dispar) Pandeglang yang tiba-tiba mencabut Surat Imbauan tentang pembatalan pembukaan destinasi wisata.
Padahal tanggal 20 Mei 2020, Dispar mengumumkan pembukaan kembali destinasi wisata menjelang liburan Lebaran, yang sebelumnya ditutup pada bulan Maret 2020.
Empat hari kemudian, Dispar malah membatalkan dan mencabut Surat Imbauan bernomor 556/135-Dispar/2020 yang berisi pembukaan objek wisata.
Baca juga: Masih Pandemi, Pemkab Pandeglang Izinkan Objek Wisata Beroperasi Lagi
Sontak Hal itu membuat pelaku wisata kecewa. Mereka merasa Dispar hanya “Pemberi Harapan Palsu (PHP)”.
Salah seorang pekerja objek pariwisata di Carita, Dedi merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Mengingat sebelum ada keputusan objek wisata dibuka kembali, Dispar dan masyarakat serta pengusaha wisata sudah melakukan rapat bersama beberapa kali.
“Kami sudah rapat dua kali untuk membahas persiapan dan protokol kesehatan pada objek wisata. Ya jelas kami kecewa akibat ditutupnya kembali objek wisata kami pekerja pariwisata harus beban dirumahkan kembali dan tidak bekerja,” katanya dengan nada kecewa, Senin (25/5/2020).
Baca juga: Pelaku Wisata Nilai Dispar Sepihak Buat Kebijakan Pembukaan Destinasi
Ketua Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) Banten, Ade Ervin menilai wajar apabila pelaku wisata merasa kecewa. Soalnya, banyak masyarakat yang dirugikan atas kebijakan tersebut.
Mengingat ketika pemerintah mengumumkan kembali membuka objek wisata, pelaku usaha khususnya pedagang mendapat angin segar. Banyak diantara mereka yang mempersiapkan kebutuhan berjualan menyambut wisatawan.
“Ini jelas masyarakat sedang sakit akibat perekonomian terpuruk dampak Covid punya sedikit sisa tabungan dibelanjakan persiapan. Akhirnya harus hilang dan terbuang. Bayangkan mereka para penjual makanan misalkan kalau tidak terjual, ya dibuang,” ungkapnya.
Baca juga: Baru Diumumkan Dibuka, Dispar Pandeglang Kembali Tutup Destinasi Wisata
Menyikapi kondisi itu, Ade menyarankan pemerintah untuk mengadakan pertemuan dengan pelaku wisata.
“Segera menginisiasi pertemuan dan menyampaikan penjelasan yang baik kepada mereka,” sarannya. (Ahmad/Red).