Nilai SAKIP Merosot, Pemkab Pandeglang Bikin Aplikasi Pemantau Kinerja

Bappeda Pandeglang

Kepala Bappeda Pandeglang, Sutoto saat menjelaskan terkait aplikasi Aseupan. Ahmad

PANDEGLANG, BINGAR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang meluncurkan Aplikasi Sistem Evaluasi Pengendalian Pembangunan Daerah atau disingkat menjadi Aseupan. Aplikasi ini digagas untuk memantau kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara langsung.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Sutoto mengatakan, Aseupan dibuat salah satunya menyikapi skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pandeglang yang merosot dalam tiga tahun terakhir.

Baca Juga : Tim SDGs Bappeda, Apresiasi Program Konservasi Terumbu Karang di Banten

Yang mana pada tahun 2022, skor SAKIP Pandeglang berada diangka 72,27, kemudian tahun 2023 skormya turun menjadi 72, dan tahun 2024 kembali turun menjadi 70,09.

“Kalau nilai skala mutunya masih BB, tapi skornya terlihat betul. Kelemahan skornya itu ada di dua komponen yaitu perencanaan kinerja, dan pelaporan kinerja yang harus kita perbaiki,” katanya, Senin (16/12/2024).

Baca Juga : F-PTK Banten Terpilih Sebagai Finalis “Banten SDGs Awards 2024”

Sutoto menegaskan, aplikasi Aseupan bertumpu pada beberapa hal. Diantara soal akurasi dari perencanaan pembangunan daerah, yang harus sesuai isu strategis dan.

“kedepan harus benar-benar sesuai isu strategis dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan menjadi prioritas nasional maupun provinsi,” ucap dia.

Tujuan lain yaitu agar ada keselarasan yang melaksanakan itu harus selaras antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis (Renstra).

“RPJMD harus selaras dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang dibuat tahunan. Jadi harus selaras dengan RKPD, yang penting adalah bisa melakukan pelaporan kinerja, secara real time,” ujarnya.

Baca Juga : 124 Guru MDTA dan TPQ di Kecamatan Patia Ikuti Pelatihan Pengembangan Kualitas Guru 

Sutoto menuturkan, melalui aplikasi Aseupan nantinya diketahui capaia kinerja masing-masing OPD, dari mulai realisasi anggaran sampai output kinerja. OPD yang rendah dalam implementasi kinerja akan diingatkan lebih dini supaya mengejar ketertinggalan.

“OPD yang belum mengerjakan pasti akan berwarna merah, kalau OPD sudah mengerjakan sudah hitam,” kata mantan Kepala Dinas Sosial itu. (Ahmad)

Berita Terkait