Kendalikan Inflasi Dampak Kenaikan BBM, Ini yang Bakal DIlakukan DPKP Pandeglang

Tekan inflasi akibat kenaikan harga BBM, DPKP Pandeglang akan menggratiskan asuransi petani dan memberi bantuan ribuan unggas. (Antara/Ampelsa)

PANDEGLANG, BINGAR.ID – Pemerintah Pusat telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Menyikapi hal itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang telah menyusun sejumlah program bantuan yang akan diambil dari alokasi dana 2 persen tersebut. Dua program itu yakni pemberian bantuan unggas dan pembayaran asuransi petani.

“DPKP ada beberapa program kegiatan diantaranya kita memberikan bantuan kepada petani melalui kelompok tani berupa unggas dan bantuan pembayaran premi asurasni baik itu untuk tanaman padi maupun peternakan,” ujar Sekretaris DPKP Pandeglang, Uun Junandar, Jumat (23/9/2022).

Dia membeberkan, bantuan yang diberikan berupa 2.000 ekor unggas dan pembayaran premi asuransi terhadap 3.000 hektare sawah dan 200 ekor hewan ternak berupa sapi dan kerbau.

“Untuk unggas kurang lebih 2.000 ekor terdiri atas ayam 1.000 ekor dan itik 1.000 ekor. Kedua bantuan asuransi. Selama ini kan masyarakat harus membayar kalau ikut asuransi, sekarang kita beri bantuan dari kegiatan pengendalian inflasi. Ini gratis mereka cukup menyiapkan data-datanya saja,” jelasnya.

Dia menerangkan, dengan pemberian bantuan itu diharapkan bisa menekan inflasi di bawah sekaligus menambah nilai ekonomi bagi masyarakat petani. Rencananya bantuan itu mulai disalurkan pada bulan Oktober, tepatnya setelah APBD Perubahan Pandeglang diketuk palu.

“Ini akan dialokasikan dikegiatan perubahan yang sekarang sedang dibahas bersama legislatif. Ini adalah bentuk perhatian kita kepada petani, sehingga mudah-mudahan dengan adanya kenaikan BBM bisa dikendalikan inflasi di bawah sekaligus membantu adanya nilai tambah bagi petani,” sambung Uun.

Uun menyadari bantuan tersebut belum bisa mengakomodir seluruh Poktan di Pandeglang yang jumlahnya sekitar 2.600 Poktan. Soalnya pemberian bantuan itu terkendala anggaran yang terbatas. Mengingat dana pengendalian inflasi sebesar 2 persen dari DTU harus dibagi untuk belasan instansi di Pandeglang.

“Tapi kan ada dinas terkait yang bisa membantu secara langsung, seperti Dinsos melalui BLT. Kemarin ada 275 petani penggarap yang kami sampaikan ke Dinsos agar bisa diberi bantuan langsung tunai,” tutupnya. (Ahmad)