PANDEGLANG, BINGAR.ID – Pengaduan terkait pengelolaan dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Kabupaten Pandeglang disebut-sebut tergolong sedikit dibanding daerah lain di Provinsi Banten.

Hal itu diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan saat melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban terkait pelayanan publik di ruang kerja Wakil Bupati, Kamis (9/7/2020).

Ombudsman, kata Dedy, hanya menerima 7 laporan pengaduan yang berkaitan dengan pengelolaan Bansos di Pandeglang. Sebab dari 200 aduan perihal Bansos yang masuk ke Ombudsman, Pandeglang hanya mendapat sebanyak 7 aduan.

“Ini terlihat dari sedikit jumlah pengaduan masyarakat perihal bantuan sosial di bandingkan kabupaten kota lain di Provinsi Banten,” ujar Dedy.

“Artinya dengan sedikitnya pengaduan dari masyarakat, berarti pelayanan sudah baik. Kami berharap dengan sedikitnya jumlah pengaduan ini harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan,“ imbuhnya.

Sementara Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menuturkan, meski jumlah pengaduan di Pandeglang tergolong kecil, namun hal itu bukan berarti pemerintah mengendurkan pelayanannya. Sebaliknya, pihaknya akan mengoptimalkan pengelolaan Bansos di Kota Badak.

“Minimnya pengaduan masyarakat tentang Bansos ini kami sangat bersyukur, akan tetapi kami tetap intsropeksi dan mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan agar kedepanya lebih baik lagi,“ kata Tanto.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nuriah mengatakan, penilaian Ombudsman tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Dinsos dengan membuka posko pengaduan publik dalam penyaluran berbagai bantuan sosial.

“Sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat dan juga sebagai upaya antisipasi kemungkinan adanya permasalahan yang timbul, dengan adanya posko pengaduan publik ini, tentunya kita bisa mengetahui terkait permasalahan yang ada dan segera bisa menindaklanjuti”, ucapnya. (Ahmad/Red).