Jadi Lumbung Pangan, Irna Harap Pemprov Segera Tangani Persoalan Banjir di Pandeglang

Lumbung Pangan

Bupati Pandeglang, Irna Narulita. (Istimewa)

PANDEGLANG, BINGAR.ID – Persoalan banjir di Pandeglang masih menjadi pekerjaan yang belum juga terentaskan meski pembahasan mengenai penanganannya sudah dilakukan berkali-kali. Akibatnya, tengah pekan lalu sejumlah wilayah di Pandeglang kembali terendam banjir.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku sudah kerap menjalin koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi banjir di Pandeglang, khususnya wilayah selatan. Koordinasi dilakukan karena sejatinya, Pemkab Pandeglang tidak memiliki kewenangan penanganan atas sejumlah sungai yang mengaliri Pandeglang.

Baca juga: Pandeglang Kembali Terendam Banjir, Kerusakan Vegetasi di Hulu Jadi Penyebab Utama

“Kan saya juga koordinasi, karena memang curah hujan debitnya sangat tinggi. Karena kewenangan sungai sama sekali tidak ada di kita. Adanya di provinsi dan pusat,” katanya, Sabtu (30/1/2021).

Irna berharap Pemprov Banten dan pemerintah pusat, segera melakukan tindakan penanganan masalah banjir. Mengingat banjir tidak hanya merendam pemukiman warga, tetapi areal persawahan juga ikut terdampak. Padahal, Pandeglang merupakan lumbung pangan Banten dan nasional.

“Karena kami merupakan lumbung pangan Provinsi Banten loh, hampir 34 persen (kontribusinya). Kan khawatir, mungkin mereka sudah tumbuh ada yang 4 minggu padinya. Ini kan mengganggu produktivitas pangan. Provitasnya juga akan terganggu,” lanjutnya.

Baca juga: Bupati Sebut Banjir di Pandeglang Akibat Sedimentasi Ditiga Sungai

Dia mengaku sudah berkali-kali memohon kepada Pemprov Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), untuk menormalisasi sejumlah aliran sungai, seperti Sungai Cilemer dan Cilatak. Namun sampai saat ini, permohonan itu belum juga terealisasi.

“Koordinasi dan usulan tiap tahun kami sampaikan ke provinsi. Tapi kan ga mungkin juga masyarakat tahu. Masyarakat tahu nya itu tanggung jawab Pemkab. Tapi kami paham, mungkin fiskal terbatas. Tapi prioritas lah. Kalau usulan kami dari 4 tahun sama, wayahna (mohon pengertiannya),” tutup Irna. (Ahmad/Red)

Berita Terkait

Berita Terkait

Berita Terbaru