CILEGON, BINGAR.ID – Angka stunting di Provinsi Banten diklaim menurun dari 29,6 % pada tahun 2017 menjadi 23,4 % pada tahun 2019.
Hal itu diungkap Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi dalam acara tatap muka dengan keluarga yang memiliki balita stunting di Kantor Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Jum’at, (12/3/2021).
“Adapun untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu untuk konvergensi stunting terdapat sebanyak 32 kegiatan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Serang 3 desa dan Kab Pandeglang 5 desa,” ungkap Wagub.
Baca juga: Jokowi Tak Puas Angka Stunting Hanya Turun 10 Persen Selama 6 Tahun
Untuk tenaga kesehatan Bidan sendiri sebagai bagian dari upaya menekan stunting, kata Andika, di Provinsi Banten terdapat sebanyak 6.911 Bidan dengan rincian Kota Cilegon 331 orang, Kota Serang 568 orang, Kota Tangerang 949 orang, Kota Tangsel 801 orang dan Kabupaten Lebak 1.201 orang. Berikutnya, Kabupaten Pandeglang 936 orang, Kabupaten Serang 780 orang dan Kabupaten Tangerang 1.345 orang.
Menko PMK Muhadjir Effendy juga mengapresiasi angka stunting Provinsi Banten yang ditekan menjadi 23% pada tahun 2019 lalu. Menurutnya, angka tersebut sudah di bawah angka rata-rata Nasional yang sebesar 26 persen.
“Tadi dilapori Pak Wagub stunting di Banten turun menjadi 23 persen. Itu bagus, di bawah rata-rata nasional yang sekitar 26 persen,” ungkapnya kepada wartawan.
Baca juga: Empat Tahun ke Depan, Diperkirakan 7,2 Juta Anak Indonesia Alami Stunting
Dikatakan, kunjungannya ke Kelurahan Masigit tersebut sengaja dilakukan untuk mengetahui bagaimana kelurahan tersebut berhasil menekan angka stunting pada balita.
“Jadi rupanya memang di sini kerjasama dan koordinasi dari stakeholder stuntingnya berjalan baik. Kordinasi Puskesmas, perangkat kelurahan sampai bidannya berjalan,” sanjungnya.
Lebih jauh Muhadjir mengungkapkan, target percepatan penurunan prevalensi stunting pada anak di Indonesia yang ditetapkan sebesar 14% pada tahun 2024 mendatang bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi Ketua Pelaksanaan program percepatan tersebut.
Baca juga: Cegah Stunting, Calon Pengantin Akan Diwajibkan Periksa Kesehatan
Dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting tersebut pihaknya akan berperan sebagai koordinator program di mana Kepala BKKBN akan bertindak sebagai ketua pelaksana. BKKBN yang memiliki infrastruktur organisasi hingga ke tingkat daerah nantinya juga akan dibantu oleh kementerian dan lembaga yang berkaitan.
“Jadi BKKBN memegang kendali pencegahan stunting saat ini. Bukan wilayahnya Kementerian Kesehatan lagi,” katanya. (Aditya/Red)
