PANDEGLANG, BINGAR.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, memanggil ratusan Kepala Desa (Kades) yang menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Menurut Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pandeglang, Lini Septiana menyebut, ada 113 desa di Kabupaten Pandeglang yang diketahui menunggak iuran ke BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2020 lalu.
“Total tunggakan mencapai Rp500 juta, dan tunggakan ini ada yang dari tahun 2020 dan ada juga yang dari tahun 2022. Kami berharap, semua tunggakan bisa segera diselesaikan secepatnya oleh para Kepala Desa yang memiliki tunggakan,” katanya, Rabu (29/3/2023).
Baca juga: Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Data Penerima JKP
“Alhamdulillah hari pertama, sebanyak 51 para Kepala Desa bisa hadir dalam panggilan ini. Semua upaya ini dilakukan, untuk meningkatkan pelayanan kami yang nanti manfaatnya juga untuk para anggota BPJS tersebut,” ucap Lini.
Sementara, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Pandeglang, Rizal Jamaludin mengatakan, bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan yang jadi tunggakan itu bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
“Ini merupakan dukungan dari Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program-program strategis pemerintah. Dan ini merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 2 Tahun 2022, dan diteruskan dengan MoU antara Kejaksaan Negeri Pandeglang dengan BPJS Cabang Serang. Dan tunggakan itu, banyak terjadi desa di Kabupaten Pandeglang yang tidak membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jika pemanggilan ratusan Kepala Desa yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan ini akan dilakukan selama 2 hari.
“Hari ini kita panggil sebanyak 50 Kepala Desa, dan sisanya akan kami panggil besok. Kami dari Kejaksaan Negeri Pandeglang, ingin semua tagihan ini bisa cepat diselesaikan oleh para Kepala Desa tersebut,” kata Rizal.
Baca juga: Tahun Depan, Iuran BPJS Kesehatan Naik Rp9.500
Rizal menuturkan, jika pihak Kejaksaan Negeri Pandeglang sudah memberi dispensasi agar pihak desa mau membayar tunggakan itu meski dengan cara dicicil. Namun apabila ada penyelewengan dana BPJS Ketenagakerjaan, desa bisa dituntut secara pidana. Lantaran bisa diindikasikan tindakan tidak jujur atau penggelapan.
“Kita beri waktu selama 14 hari ke depan, agar para Kepala Desa yang memiliki tunggakan segera melunasinya. Seperti digunakan untuk kepentingan pribadi, indikasinya penggelapan. Bisa dijerat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,” tutupnya. (Ahmad)
