PANDEGLANG, BINGAR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mendapat Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Banten hanya Rp25 miliar. Padahal, kebutuhan anggaran yang sudah selesai dilakukan kontrak untuk pembanguanan jalan kabupaten mencapai Rp45 miliar.
Untuk menutupi kekurangan itu Tim Angggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penyusunan untuk memangkas beberapa kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Baca juga: Pemkab Pandeglang “Babak Belur” Tanggung Beban Pemangkasan Bankeu
“Kita menyiasati dengan mengurangi beberapa kegiatan yang dianggap kurang penting atau bilamana program-program yang tidak beririsan langsung dengan capaian RPJMD,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Utuy Setiadi kepada Bingar, Senin (1/11/2021).
Dia menerangkan, anggaran yang kini meski ditutupi Pemerintah Kabupaten Pandeglang mencapai Rp15 miliar.
“Perencanaan dan lelang sudah kita lakukan. Tapi, pada saat mau dikontrakan timbul kebijakan pemotongan itu (Bankeu, red). Kita di pemerintah daerah berupaya menutupi kekurangan itu. Mau tidak mau itu Rp15 miliar harus kita tutup,” ucapnya.
Baca juga: Pemangkasan Bankeu Dipastikan Tak Pengaruhi Pembangunan di Pandeglang
Akan tetapi, meski terdapat pengurangan anggaran di beberapa OPD, hal itu bukan menjadi penghalang untuk mengurangi produktifitas para pegawai.
“Iya kita kurangi tetapi tidak mengurangi aktifitas tugas-tugas pokok fungsi mereka. APBD perubahan sudah selesai dan itu sudah mendapat evaluasi provinsi juga tinggal pengesahan berarti sudah tertutupi,” tandasnya. (Syamsul/Red)
