UMKM Indonesia Akan Dihubungkan ke Pasar Dunia Lewat FTA

Ilustrasi. UMKM tercatat mampu mengasilkan lebih dari 60% PDB Indonesia. (ANTARA/Dedhez Anggara).

JAKARTA, BINGAR.ID – Pemerintah mengaku tengah melakukan negoisasi Free Trade Agreement (FTA) untuk menghubungkan pasar UMKM Indonesia dengan pasar-pasar dunia.

Kemudian pemerintah juga berupaya menyederhanakan aturan perizinan untuk memastikan kemudahan UMKM mengurus legalitas dari kegiatan usahanya, sehingga perizinan berlapis dan biaya sertifikasi dapat diminimalisir.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menerangkan, pelaku UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. UMKM tercatat mampu mengasilkan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Menilik potensi yang luar biasa besar, pemerintah memberikan berbagai dukungan untuk mendorong UMKM naik kelas dari penjual lokal menjadi penyuplai produk global.

“Ini bukan merupakan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak terjangkau. Melalui berbagai upaya, maka usaha kecil menengah Indonesia diharapkan akan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan, dan siap berkompetisi di pasar global”, ungkap Menkeu dalam keterangan resminya, Rabu (21/4/2021).

Selain itu, pemerintah juga menurunkan suku bunga untuk usaha kecil-menengah dengan harapan dapat membuka akses pembiayaan perbankan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya, pemerintah juga melakukan pendampingan dan pelatihan melalui Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, hingga Pemerintah Daerah.

“Minimnya standar produk sesuai standar global menjadi penghalang bagi UMKM untuk bisa menembus pasar global. Juga dari sisi produksi terjadinya inkonsistensi serta tidak terjadinya kontinuitas dari produksi serta kualitas dari produknya. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan (kualitas) dan menambah anggaran di bidang riset dan development” tambahnya lagi.

Menggenapkan dukungan-dukungan sebelumya, pemerintah juga terus membangun infrastruktur IT untuk mengurangi hambatan konektivitas yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Ini dilakukan agar UMKM di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh informasi mengenai peluang pasar dan jangkauan pemasaran.

Menkeu menyebutkan dengan pembangunan Nasional Logistic Ecosystem dan pembangunan infrastruktur, Pemerintah berharap UMKM dapat meningkatkan daya saing dan menurunkan biaya distribusi dan logistik. (Agisna/Red)