JAKARTA, BINGAR.ID – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, para ulama akan mendapat prioritas untuk divaksinasi Covid-19. Ulama digolongkan dalam kelompok petugas pelayanan publik yang akan menerima vaksinasi Covid-19 mulai Maret 2021.
“Yang kami definisikan sebagai petugas pelayanan publik yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), TNI/polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pemimpin organisasi Islam. Jadi, ulama masuk dalam kelompok petugas pelayanan publik,” kata juru bicara vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, dalam keterangannya yang dikutip dari Republika, Rabu (10/2/2021).
Baca juga: Nakes Masih Ragu, Vaksinasi di Pandeglang Belum Capai Target
Kemenkes mencatat total petugas pelayanan publik di Indonesia sekitar 17,4 juta. Vaksinasi kelompok ini dijadwalkan dimulai Maret hingga April 2021, bersamaan dengan kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang jumlahnya sekitar 21,5 juta. Kemudian, masyarakat lainnya baru bisa divaksin pada Mei 2021.
“Penyuntikan vaksin Covid-19 bisa di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) atau pos vaksin. Tetapi, untuk lansia harus dilakukan di fasyankes rumah sakit dan puskesmas,” ujarnya.
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku belum menyiapkan daftar ulama yang akan mendapatkan vaksin Covid-19. Sejauh ini, Muhammadiyah mengaku belum ada komunikasi dari pihak Kemenkes ataupun Satgas Penanganan Covid-19.
Baca juga: Belum Ada Sosialisasi, Masyarakat Tolak Divaksin
“Saya tidak tahu kalau dinas kesehatan provinsi telah menghubungi tingkat wilayah. Tetapi, dari wilayah belum ada yang konfirmasi ke pimpinan pusat, termasuk MCCC,” kata Wakil Ketua bidang Jaringan Persyarikatan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Arif Jamali Muis.
Belum adanya komunikasi ini membuat pihaknya belum membuat daftar ulama Muhammadiyah yang siap divaksin. PP Muhammadiyah, kata Arif, memilih menunggu koordinasi dan komunikasi dengan Satgas atau Kemenkes mengenai vaksinasi tokoh agama atau ulama PP Muhammadiyah.
“Muhammadiyah bisa menyiapkan data-data tersebut kemudian divaksin. Jadi, Muhammadiyah dalam posisi menunggu pemerintah, baik Satgas atau Kemenkes untuk penyiapannya,” ujar dia.
Baca juga: Tokoh Agama Masuk Program Vaksinasi Tahap Pertama
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga belum mengetahui daftar ulama organisasinya yang dijadwalkan mendapatkan vaksin Covid-19. Sebab, daftar ulama NU yang menjadi prioritas vaksin dibuat di tingkat wilayah.
“Yang dapat vaksinnya adalah pihak daerah atau wilayah, mereka belum lapor ke pusat daftarnya karena prosesnya kan masih berjalan,” kata Ketua PBNU Marsudi Syuhud.
Pihaknya mencatat, pesantren milik NU tercatat sebanyak 26.664. Jika dalam satu pesantren ada lima ulama, artinya tinggal dikalikan dengan 26.664 yang artinya sudah 100 ribu lebih ulama. “Saya atas nama PBNU minta kiai diprioritaskan karena mengurus orang sejak lahir sampai mati,” kata Marsudi. (Ahmad/Red)
