PANDEGLANG, BINGAR.ID – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang, menggelar aksi teatrikal di depan gedung Setda Pandeglang sebagai refleksi peringatan Hari Sumpah Pemuda, Selasa (27/10/2020).
Dalam refleksi tersebut mahasiswa mendorong Pemkab agar lebih serius dalam membenahi daerah. Mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari persoalan sosial yang makin marak lantaran banyak oknum pemotong bantuan, anggaran Covid-19 yang dinilai belum transparan, kemudian masalah dunia pendidikan yang carut marut dalam pengadaan fasilitas penunjang.
Korlap Aksi, Erik Setiawan mengatakan, pihaknya menyoroti segudang masalah Kabupaten Pandeglang yang tidak elok dilakukan, diantaranya persoalan refocusing anggaran Covid-19 yang diduga tidak transparan. Selain itu mereka juga menyoroti persoalan bantuan sosial yang terus menerus seksi di tengah pandemi.
“Melihat dalam penanganan Covid bahwa pemkab terlihat tidak serius dan tidak massif, terbukti sudah tidak ada gerakan gerakan pencegahan, dimana semua OPD dan ASN harus menyisihkan uangnya untuk Covid yang masuk kepada rekening Kepala BPBD,” serunya.
“Bantuan Sosial banyak yang harus menjadi bahan evalusi oleh Pemkab pandeglang, seperti bantuan BST, PKH, banyak terjadi pemotongan pemotongan yang dilakukan oleh segelintir oknum,” sambung Erik.
Ditambahkannya, ada beberapa masyarakat dipandeglang yang belum tersentuh bantuan social, seperti melihat kondisi rumah masih banyak yang tidak layak huni, namun Pmkab masih menutup mata pada persoalan tersebut. Kemudian masalah pendidikan, diduga ada oknum yang meraup keuntungan dari dunia pendidikan.
“Pamkab seperti akan melek dengan hal kecil tatkala diingatkan bahwa ada masyarakat kecil yang butuh kehadiran pemerintah, ketika sudah viral baru turun tangan. Dalam dunia pendidikan seharusnya menjadi contoh agar generasi bangsa lebik baik, namun masih ada saja oknum. Kami meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas dalam pengadaan barang dan jasa tersebut,” katanya.
Di lokasi yang sama, Ketua GMNI Pandeglang, Tb Muhammad Afandi mengatakan, dirinya melihat adanya ketidakseriusan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam membangun daerah. Sebab masih ada beberapa bukti yang membuat kepercayaan masih meragukan keseriusan tersebut.
“Kami melihat peran DPRD Kabupaten Pandeglang terkesan tidak serius dalam menjalankan fungsi contriling-nya. Seharunya DPRD jangan menjadi macan ompong yang tidak berani untuk membenahi ditiap-tiap dinas, karena sejatinya DPRD sebagai penyambung lidah masyarakat,” tegasnya.
“Kami juga menagih janji, sudah sejauh mana menindaklanjuti penolakan UU Omnibus Law. Kami meminta PJS bupati pandeglang menyampaikan perihal Bantuan Sosial Tunai (BST) provinsi untuk segera dicaikan, karena masih banyak masyarakat yang menerima BST Provinsi baru satu kali,” tandasnya. (Syamsul/Red)
