PANDEGLANG, BINGAR.ID – Trah Natakusumah yang telah memimpin Kabupaten Pandeglang sekitar 16 tahun, dianggap gagal dalam menciptakan pemerataan pembangunan. Buktinya, sampai saat ini 200 kilometer jalan di Pandeglang masih dikategorikan rusak berat.
Hal itu disuarakan puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pandeglang ketika menggelar aksi damai di depan Gedung Setda Pandeglang, Kamis (4/5/2023).
Baca juga: Kesal Tak Kunjung Dibangun, Warga Jual Jalan Airjeruk-Cegog di Tokopedia Seharga Rp33.000
Dalam aksinya, mereka mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang di bawah kepemimpinan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban saat ini yang lebih banyak merancang program dan pembelian fasilitas yang tidak pro rakyat.
“Trah dinasti Natakusumah telah memimpin Pandeglang kurang lebih 16 tahun, tapi masih gagal dalam pemerataan infrastruktur beserta menurunkan angka kemiskinan dan melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak objektif dan cenderung tidak berpihak kepada masyarakat banyak,” ujar Ketua PMII Cabang Pandeglang, Hendri Sahadi.
Dia menuturkan, beberapa kebijakan yang dianggap keliru seperti pembelian mobil dinas bupati jenis Land Cruiser Prado seharga Rp1,9 miliar tahun 2019 silam dan terbaru adalah rencana pembelian ribuan sepeda listrik untuk RT RW yang biayanya mencapai Rp38 miliar.
“Kebijakan itu tidak memiliki urgensi dan sangat berbading terbalik dengan infrastruktur jalan yang masih rusak parah dan masih belum meratanya pembangunan,” serunya.
Baca juga: Rusak Bertahun-tahun, Warga Swadaya Betulkan Jalan di Desa Tapos
Imbasnya, angka kemiskinan di Pandeglang juga tidak bergerak signifikan. Dari angka 10,72 persen ditahun 2021, hanya turun 1,4 persen ditahun 2022 menjadi 9,32 persen.
“Padahal Hendri menerangkan, masalah infrastruktur dan kemiskinan bisa lebih ditekan apabila program yang digulirkan betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat,” ucap dia.
Maka dari itu, PMII mendesak Pemkab Pandeglang segera menuntaskan ketimpangan infrastruktur dan kemiskinan. Pemerintah juga diingatkan untuk mengurangi program yang hanya memoles citra bupati.
“Bila tidak mampu, kami minta Irna-Tanto untuk turun dari jabatannya,” jelasnya. (Ahmad)
