Sudah 4 Tahun, Pandeglang Belum Sepenuhnya Terapkan Permendagri Soal BLUD

Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang, Raden Dewi Setiani. (Istimewa)

PANDEGLANG, BINGAR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang belum mampu menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara menyeluruh.

Pasalnya, hanya enam Puskesmas yang sudah menerapkan aturan tersebut. Sementara 30 lainnya, belum juga mengimplementasikan regulasi tersebut. Padahal payung hukumnya sudah disahkan sejak Agustus 2018 lalu.

“Memang sebetulnya minimal dua tahun setelah regulasi keluar harus BLUD. Namun di Pandeglang baru enam Puskesmas, karena keterbatasan sumberdaya dan kompetensi,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang, Raden Dewi Setiani dalam acara Penilaian Puskesmas Terkait BLUD di Dinas Kesehatan Pandeglang, Rabu (26/10/2022).

Adapun enam Puskesmas yang sudah BLUD yaitu Puskesmas Cadasari, Kaduhejo, Cimanuk, Labuan, Panimbang, dan Cibaliung. Menurut Dewi, saat ini pihaknya terus mengejar kejar ketertinggalan itu, dengan melakukan penilaian terhadap 30 Puskesmas lainnya yang belum BLUD.

“Kita lakukan penilaian untuk 30 Puskesmas selama 3 hari secara berturut-turut. Kemarin kita sampai malam melakukan penilaian, setiap hari 10 Puskesmas. Mudah-mudahan mendapat penilaian yang bagus dan 30 puskesmas akan menjadi BLUD,” harapnya.

Dewi menilai, dengan menjadi BLUD, Puskesmas memiliki banyak manfaat dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya fkeksibel dalam pengadaan obat dan memangkas birokrasi. Selain itu, proses kolaborasi dengan swasta juga akan lebih mudah dilakukan.

“Puskesmas akan dapat mengakomodir keluhan seluruh masyarakat. Misalnya kebutuhan obat, sarana kesehatan, dan pelayanan kesehatan karena mengelola anggaran sendiri,” ujarnya.

“Kita bukan profit orientasinya, tetapi kita mendapat dukungan swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kita juga terus melakukan pendampingan saat Puskesmas menjadi BLUD,” sambung Dewi. (Ahmad)