PANDEGLANG, BINGAR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menetapkan sejumlah program prioritas hingga tahun 2023 mendatang. Selain masalah infrastruktur, kesehatan, dan kesehatan yang menjadi program unggulan tiap tahunnya, kini fokus pemerintah mengarahkan pada pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
“Kenapa pemulihan ekonomi dan reformasi sosial? Karena sejak bencana tsunami, Pandeglang diterpa berbagai cobaan. Terbaru adalah pandemi. Dampaknya, semua dilarang beraktivitas karena kebijakan pemerintah,” jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Utuy Setiadi, Selasa (28/12/2021).
Baca juga: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, Rencana Kerja Pemerintah 2022
Menurut Utuy, kondisi itu tidak hanya menimpa masyarakat dan dunia usaha, tapi juga berpengaruh terhadap pendapatan Pemda. Pemasukan dari sektor pajak dan retribusi anjlok sehingga Pemda sulit untuk membiayai pembangunan.
“Reformasi sosial adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia setelah terpuruk akibat berbagai bencana. Kami buka keran seluas-luasnya. Untuk memulihkan itu kami beri bantuan dengan berbagai metode untuk menumbuhkan kembali semangat usaha mereka. Reformasi sosial juga ada banyak hal yang harus dilakukan. Mereformasi dengan kebijakan yang mudah, persyartan yang mudah, dan berbagai bantuan,” beber Utuy.
Baca juga: Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Capai Rp172,35 T
Untuk mengatasi persoalan infrastruktur, kesehatan, kesehatan, hingga pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, Pemkab akan mengintensifkan promosi potensi daerah untuk ditawarkan kepada investor. Karena dia meyakini, derasnya gelombang investasi yang masuk, akan memberi berbagai manfaat bagi daerah.
“Sekarang Covid mulai mereda, makanya perlu pemulihan ekonomi bagaimana kita menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan cara dagang daerah kepada investor atau dagang potensi,” bebernya.
“Mereka akan berkontribusi besar, multi player effect-nya besar, mulai dari PAD, PDRB, dan lapangan pekerjaan. Kami perlu beri kemudahan, karena kalau tidak, enggan juga mereka datang. Namun semua investasi, 70 persen tenaga yang dibutuhkan harus orang lokal,” tandas Utuy. (Ahmad/Red)
