SERANG, BINGAR.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melakukan rapat evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran bulan Juni 2020 di Aula Setda Kota Serang, Senin (20/7/2020). Dalam rapat itu, Wali Kota Serang, Syafrudin menyoroti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil devisa daerah.
Salah satu yang paling disorot ialah Dinas Perhubungan (Dishub). Soalnya, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dishub sampai saat ini baru sebesar Rp258 juta. Padahal Dishub ditarget menghasilkan PAD tahun 2020 sebesar Rp2,4 miliar.
“Dishub yang paling jeblog capaiannya. Saya dengan tegas memerintahkan kepada Inspektorat untuk mengaudit. Banyak kemungkinan kebocoran anggaran, karena targer Rp1,3 miliar, kalau dihitung satu bulan hanya mencapai Rp110 juta, titik parkir yang banyak dan kayanya banyak kebocoran,” tegasnya.
Syafrudin menjabarkan, realisasi retribusi PAD Kota Serang yang dianggap baik yakni dari Dinas Kesehatan (Dinkes) yang sudah mencapai 48 persen dari Rp17 miliar dengan PAD yang masuk Rp8 miliar lebih.
Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan target Rp4 miliar, saat ini yang sudah masuk Rp2 miliar lebih, lalu Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) juga sudah 48 persen dari Rp137, 6 miliar masuk Rp66, 4 miliar.
“Jadi retribusi sampai bulan Juni 2020 sudah 41,74 persen,” kata Syafrudin kepada awak media.
Adapun untuk realisasi anggaran, dia menyebut lima OPD dianggap bekerja dengan baik sehingga kini capaiannya sudah diangka 39,80 persen. Lima OPD itu terdiri atas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) capai 55,98 persen, Sekretariat DPRD capai 49,65 persen, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) capai 49 persen, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) capai 46 persen dan Inspektorat Kota Serang 45 persen.
Sementara lima OPD dengan realisasi anggaran yang terendah yakni Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Taktakan, Dinas Pekerjaan Umum Permukiman Rakyat (DPUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kecamatan Serang.
Wali Kota melanjutkan, penyebab utama terendahnya capaian dari kecamatan lantaran dana DAUT yang baru bisa dicairkan. Mengingar sebelumnya dana tersebut disetop oleh pemerintah pusat imbas dari pandemi Covid-19.
“DPUPR karena lelang yang agak lambat dan InsyaAllah bulan ini selesai. Untuk BPBD ada pekerjaan yang direalisasikan,” katanya. (Ahmad/Red).
