PANDEGLANG, BINGAR.ID – Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Pandeglang, Andi Mulyana mempertanyakan penanganan sejumlah penyakit yang menjadi ancaman bagi masyarakat Pandeglang.
Dinas Kesehatan (Dinkes) diminta untuk tidak hanya fokus menangani Covid-19, tetapi juga harus menanggulangi jenis penyakit berbahaya lainnya.
Dia mencontohkan, penyakit Tuberkolosisi (TBC) di Pandeglang tergolong tinggi. Karena, setiap tahunnya jumlah penderita TBC di Pandeglang kerap mengalami peningkatan.
Baca juga: Kematian Akibat Tuberkulosis di Pandeglang Tertinggi Setelah Jantung dan Stroke
“Memang hampir sedunia penularan Covid-19 ini bukan saja di Pandgelang, tapi disisi lain ada penanganan penyakit yang terbengkalai. Karena terlalu fokus ke corona. Tahun 2021 saja ada 1.681 kasus penderita TBC. Bahkan meningkat setiap tahunnya,” kata Andi, Rabu (9/6/2021).
Tak hanya TBC, Angka Kematian Ibu (AKI) saat melahirkan serta stunting juga menjadi sorotan lantaran angkanya yang tergolong tinggi di Banten. Bahkan yang tak kalah mengkhawatirkannya adalah penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD).
“Untuk penyakit demam berdarah masih tinggi tahun 2021 ini 643 kasus,” sebutnya.
Baca juga: Dinkes Pandeglang Pesimis Masalah Stunting Terentaskan Tahun 2022
Andi mengaku heran dengan penanganan penyakit di Pandeglang yang dinilainya tidak maksimal. Padahal faktor kesehatan adalah layanan mendasar bagi masyarakat.
“Hal ini perlu kita telusuri dan perlu kita tanggapi, apakah memang ada hal lain. Apakah dari penanganannya yang kurang atau metode-metode Dinkes harus tindak lanjuti,” ucapnya.
Alasan lain lanjut Andi, selama ini anggaran yang digelontarkan untuk Dinkes merupakan salah satu yang tertinggi pada tahun 2021.
“Menurut data, bahwa Dinkes Pandeglang merupakan pengguna dana terbesar di tahun 2021. Bahkan, 2020 juga anggarannya masih besar,” sambungnya heran.
Baca juga: Empat Warga Positif DBD, Desakan Untuk Dinkes Pandeglang Disuarakan
Dia menekankan, Pemda harus lebih transparansi dalam penggunaan anggaran dan capaian penanganan kasus. Dia menyarankan agar Dinkes melalui bupati memaparkan hasil kerjanya saat sidang paripuran berlangsung.
“Sejauh ini dalam sidang paripurna belum pernah ada kaitan hal itu (hasil penanganan penyakit) dipaparkan. Harus dilakukan karena memang itu sudah tanggungjawab Dinas Kesehatan. Artinya biar masyarakat Pandeglang juga tahu, apasaja yang memang harus difokuskan mulai penanganan penyakit-penyakit ini,” tandasnya. (Syamsul/Red)
