PANDEGLANG, BINGAR.ID – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberi lampu hijau bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) lebih awal.
Namun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri , Pemda harus memastikan semua tenaga pengajarnya sudah menjalani vaksinasi.
“SKB 4 Menteri menyatakan bahwa saat ini bolanya ada di Pemda. Kalau Pemda sudah merasa bahwa seluruh guru divaksin semuanya, itu adalah wajib untuk PTM. Jadi tidak perlu menunggu bulan Juli. Kalau sudah siap, kuncinya adalah vaksin,” ujar Ditjen PAUD, Dikdas Dan Dikmen Kemendikbud, Purwadi Sutanto usai Rapat pembahasan kesiapan PTM bersama Komisi X DPR RI dan Pemkab Pandeglang, di Ruang Garuda Pendopo Bupati, Kamis (2/4/2021).
Baca juga: Komisi X DPR RI Sebut PJJ Belum Penuhi Harapan
Namun dia menjelaskan, proses belajar mengajar di sekolah belum bisa dilakukan sepenuhnya. Sekolah harus membagi jam belajar siswa karena satu kelas hanya boleh diisi maksimal 50 persen dari jumlah peserta didik. Ditambah penerapan prokes yang ketat.
“Namun kalau pun PTM, prokes harus tetap dilaksanakan. Sistemnya tetap kombinasi, tidak boleh satu kelas penuh. Maksimal 50 persen. Sisanya batch kedua,” ujarnya.
Dia menyadari, bila PTM tidak segera dilakukan, akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan siswa. Bukan tidak mungkin, peserta didik akan mengalami loss learning.
Baca juga: PTM Tak Juga Dibuka, PGRI: Siswa Banyak Alami Kerugian
“Ini akan mendorong dan karena yang penting sekali itu justru menolong anak-anak agar tidak terjadi loss learning. Sebab kalau mereka tidak belajar PTM, mereka akan ketinggalan. Belajar dari HP, kadang orang tua yang menjawab. Nah ini berbahaya. Kalau seperti itu, akan terjadi loss generation dan loss learning,” tuturnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat mengaku guru di Pandeglang sudah siap untuk menjalankan Pembelajaran Tatap Muka sejak beberapa waktu lalu. Hanya hal itu terkendala oleh kebijakan pusat.
“Keluhan dari orang tua menuntut ke kami bahwa PTM harus dilakukan. Namun lagi-lagi saat kami punya semangat besar, di sana ada rambu-rambu. Barang siapa Pemkab Pemkot yang melaksanakan PTM, maka gubernur harus mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah tersebut. Padahal kami sudah semangat,” keluhnya.
Baca juga: Dindikbud Klaim Siap Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka Lebih Awal
Menyikapi soal vaksinasi, Taufik melanjutkan bahwa hal itu sudah mulai dilakukan terhadap guru di 12 kecamatan. Dia menargetkan seluruh tenaga pendidik di Pandeglang, selesai vaksinasi pada Juni mendatang, mengingat saat ini Pemda masih terkendala dengan keterbatasan vaksin.
“Kami akan mengawali vaksinasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan telah dilaksanakan pada Maret. Tahap pertama sudah diberikan kepada 960 orang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di 12 kecamatan,” tutupnya. (Ahmad/Red)
