PANDEGLANG, BINGAR.ID – Bupati Pandeglang, Irna Narulita menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang masih membutuhkan waktu beradaptasi untuk menerapkan regulasi yang mengatur hak penyandang disabilitas.

Soalnya belum semua pejabat di Pandeglang berpikir terbuka mengenai keberadaan penyandang disabilitas yang harus diberdayakan. Meski sejatinya, pemerintah pusat sudah merumuskan pemberdayaan hak disabilitas sejak 4 tahun lalu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Baca juga: Rekrutmen Pegawai MPP “Kangkangi” Perpres Nomor 67 Tahun 2020

Baca juga: Koreda Banten Tuding Pemda Pandeglang Diskriminatif, Karena Penyandang Disabilitas Tak Dipekerjakan di MPP

“Kan adaptasi, kita beradaptasi untuk mereka menjadi bagian dari kita, ini tidak mudah. Memang mindset orang mungkin dari pejabat dan sebagainya, itu belum bisa 100 persen menerima. Tapi di beberapa instansi kami sudah ada yang mempekerjakan penyandang disabilitas,” ujarnya, Senin (6/7/2020).

“Ini perlu waktu, tidak hanya Pandeglang saja deh. Saya yakin dan percaya daerah lain juga begitu (belum sepenuhnya memberdayakan penyandang disabilitas). Dengan adanya dorongan sepeti ini kan bagus. Mereka juga manusia yang perlu diapresiasi,” sambung bupati.

Baca juga: K2PC : Halangi Hak Bekerja Disabilitas Terancam Pidana

Baca juga: DPRD Pandeglang Singgung Pemda yang Tak Berdayakan Penyandang Disabilitas

Terkait rekrutmen pegawai Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dikritik komunitas disabilitas, Irna mengakui kelemahan pemerintah. Namun dia berdalih, rekrutmen itu harus dibatasi karena pemerintah mengalami pergeseran anggaran atau refocusing akibat pandemi Covid-19.

“Itu harusnya menerima SDM hampir 85 orang. Tetapi dari 3,000 yang daftar dan lolos hanya beberapa. Tetapi karena ada pergeseran anggaran refocusing, jadi yang diberdayakan hanya 15 SDM. Karena uangnya enggak ada. Untuk nambah listrik aja uangnya dari mana?” kata Irna bingung.

Baca juga: Bukan Seleksi CPNS, Sekda Nilai Rekrutmen Pegawai MPP Belum Butuh Penyandang Disabilitas

Baca juga: Pengamat HAM: Tak Ada Alasan Pemerintah Kesampingkan Hak Disabilitas

Namun bupati berjanji, ke depannya akan memperhatikan penyandang disabilitas. Dia juga akan berusaha memberi peluang bagi disabilitas untuk bekerja di MPP.

 “Kalau yang disabilitas kita lihat nanti. Di sektor mana yang bisa dikaryakan. Kan sebagian tidak semua bisa kita terima. Tetapi setelah APBD murni, bisa kita cari peluang untuk disabilitas yang punya karakter, smart, fatonah, dan amanah. Kita lihat ke depannya seperti apa untuk mereka bisa membangun Pandeglang,” tutup Irna. (Ahmad/Red).