Pelayanan Masyarakat Harus Diubah Untuk Memutus Mata Rantai Covid-19

Gubernur Banten, Wahidin Halim saat telekonferensi Rapat Pembahasan PPKM Mikro di Provinsi Banten dari Rumah Dinas Gubernur Banten. (Istimewa)

SERANG, BINGAR.ID – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan, dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro, penanggulangan atau perlawanan terhadap Covid-19 berbasis komunitas hingga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tingkat desa/ kelurahan.

Hal itu diungkap Gubernur Banten dalam telekonferensi Rapat Pembahasan PPKM Mikro di Provinsi Banten dari Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158, Kota Serang (10/2/2021).

Rakor diikuti Wakil Gubernur Banten, Forkopimda Banten, Kepala Daerah di Tangerang Raya, dan Instansi terkait.

Dikatakan Gubernur, dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat, harus dilakukan perubahan-perubahan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19. Peranan utama bupati/wali Kota hingga kepala desa atau lurah, harus memiliki rasa tanggung jawab kepada negara dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Menurut Gubernur, PSBB tidak efektif karena mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang sudah menjadi dinamika dan tradisi masyarakat. Kasus Covid-19 terus mengalami kenaikan

“Yang mengagetkan, sekarang muncul klaster-klaster keluarga. Ada keterbatasan untuk karantina di rumah. Sehingga pemerintah perlu menyediakan ruang karantina untuk tempat singgah,” ungkap gubernur. (Ahmad/Red)