JAKARTA, BINGAR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah (Cakada) dengan secara terbuka dan jujur melaporkan sumbangan kampanye yang mereka terima. Hal tersebut menyusul korupsi yang dilakukan kepala daerah berkaitan erat dengan sumbangan dana kampanye.
“Hasil survei KPK tahun 2018 menemukan 82,3 persen cakada menyatakan adanya donatur atau penyumbang dalam pendanaan pilkada,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seperti yang dikutip dari Republika, Rabu (24/11/2020).
Alexander mengatakan, korupsi kepala daerah berhubungan erat dengan kecenderungan kandidat terpilih untuk membalas jasa atas dukungan dana dari donatur. Dia melanjutkan, survei KPK juga menangkap adanya harapan donatur kepada kepala daerah yang mereka sumbang dana kampanye.
Baca juga: KPK Ingatkan Bakal Calon Segera Laporkan LHKPN
Diantara harapan yang ada antara lain kemudahan perizinan dan kemudahan ikut tender proyek pemerintah, keamanan menjalankan bisnis, kemudahan akses donatur atau kolega menjabat di pemerintahan daerah atau BUMD, kemudahan akses menentukan peraturan daerah, prioritas bantuan langsung serta prioritas dana bantuan sosial (Bansos).
Alexander mengatakan, berdasarkan evaluasi KPK ada lima modus korupsi kepala daerah. Pertama, intervensi dalam kegiatan belanja daerah, mulai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), pengelolaan kas daerah, pelaksanaan hibah, bantuan sosial (bansos) dan program, pengelolaan aset, hingga penempatan anggaran pemerintah daerah (pemda) di BUMD.
Kedua, intervensi dalam penerimaan daerah, mulai pajak daerah atau retribusi, pendapatan daerah dari pusat, sampai kerja sama dengan pihak lain. Ketiga, perizinan, mulai dari pemberian rekomendasi, penerbitan perizinan, sampai pemerasan.
Baca juga: Ketua KPK: 82 Persen Calon Kepala Daerah Disponsori Swasta
Keempat, benturan kepentingan dalam proses PBJ, mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkapan jabatan. Kelima, penyalahgunaan wewenang, mulai pengangkatan dan penempatan jabatan orang dekat, hingga pemerasan saat pengurusan rotasi, mutasi atau promosi ASN.
“Salah satu indikator integritas cakada adalah kejujuran melaporkan tiap sumbangan kampanye,” katanya. (Agisna/Red)
