Bapenda Pandeglang Genjot PAD, DPRD Soroti Kemudahan Pajak dan Arah Investasi

Suasana diskusi pada kegiatan RDP di halaman depan Sekretariat Porwan Pandeglang, bersama Kepala Bapenda dan Anggota DPRD Pandeglang

PANDEGLANG, BINGAR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang terus berupaya, untuk dapat mendongkrak dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dikelola, terutama terkait sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang, Ramadani dalam acara Ruang Diskusi Porwan (RDP) di Sekretariat Pokja Wartawan (Porwan) Pandeglang, Rabu 11 November 2026.

Menurutnya, bahwa selama ini pihaknya terus melakukan berbagai langkah strategis, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, yang salah satunya yakni melalui penyempurnaan regulasi, pengembangan sistem aplikasi, hingga perluasan kanal pembayaran digital.

“Penguatan regulasi menjadi salah satu langkah awal yang telah dilakukan Bapenda, diantaranya dengan menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah, beserta peraturan turunannya dan sejumlah keputusan Bupati,” jelas Kepala Bapenda ini.

Selain itu, Bapenda juga mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) untuk pajak non-PBB, serta aplikasi E-PBB dan E-BPHTB.

“Kemudian kita juga melakukan pengembangan aplikasi sistem. Ada dua aplikasi, yakni SIMPATDA khusus non-PBB, E-PBB, dan E-BPHTB. Lalu kami juga berupaya memperluas akses pembayaran, termasuk digitalisasi transaksi,” ujar Ramadani.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Pandeglang baru mencapai sekitar 70,73 persen dari target Rp42,7 miliar pada tahun anggaran 2026.

“Kami terus berupaya bagaimana caranya para wajib pajak dimudahkan. Bahkan dengan e-commerce kita sudah bekerja sama, bukan hanya perbankan, termasuk waralaba,” ungkapnya lagi.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Fuhaira Amin menilai, bahwa peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan optimalisasi pemungutan pajak. Menurutnya, pemerintah daerah juga harus membenahi birokrasi, agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika hendak membayar pajak maupun retribusi.

“Urusan penerimaan pajak harus dipermudah bagi masyarakat. Yang perlu dipersulit adalah pengeluaran belanja,” tegas Fuhaira.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti, masih minimnya investasi yang masuk ke Kabupaten Pandeglang. Padahal, kehadiran investor dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas sumber pendapatan daerah.

Menurut Fuhaira, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah adalah belum adanya kesepahaman mengenai identitas dan arah pembangunan Pandeglang ke depan.

“Kultur masyarakat Pandeglang ini juga belum bisa diarahkan ke mana. Harus ada kesepakatan bersama, ke mana identitas Pandeglang, apakah kota wisata, pendidikan, atau industri. Hingga saat ini kan belum jelas, harus ada kesepakatan bersama,” ujarnya.

Fuhaira menambahkan, DPRD Pandeglang selama ini terus merespons berbagai masukan dan keluhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan PAD dan pelayanan pemerintah daerah.

“Kami selalu merespons keluhan masyarakat, kami selalu turun ke lapangan,” pungkasnya. (Adytia)