IPM Kabupaten Serang Tahun 2021 Sebesar 66,82 Persen

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, beserta jajarannya berfoto bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Serang dan jajarannya, di depan Pendopo Bupati, Kamis (6/1/2022). (Istimewa)

SERANG, BINGAR.ID – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Serang pada 2021 tercatat sebesar 66,82 persen. Angka ini diklaim meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang melansir, IPM Kabupaten Serang tahun 2017 berada pada angka 65,60, kemudian ditahun 2018 meningkat menjadi 65,93, di tahun 2019 sebesar 66,38, tahun tahun 2020 kembali naik 66,70 dan tahun 2021 mencapai 66,82 persen.

“IPM di Kabupaten Serang, dari tahun ke tahun secara signifikan terus mengalami peningkatan. Ini juga tidak lepas dari adanya peningkatan dari tiga komponen pendukung pembentuknya yaitu, kesehatan, pendidikan dan daya beli di masyarakat,” kata Kepala BPS Kabupaten Serang, Tutty Amalia, Kamis (6/1/2022).

Ia mengungkapkan, jika dilihat dari komponen kesehatan di tentukan oleh usia harapan hidup. Artinya, Pemda harus menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serendah mungkin. Untuk komponen pendidikan, dia menyarankan peningkatan wajib belajar.

“Kalau daya beli, bagaimana masyarakat mampu membeli untuk kebutuhannya sehari-hari. Artinya, harus ada pengendalian harga dari Pemerintah Daerah,” tuturnya.

Sementara, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku, meski IPM Kabupaten Serang mengalami kenaikan, namun jajaran Pemda belum puas. Karena, belum sesuai keinginan yang dicapai tidak siginifikan. Karena pada faktanya, tidak mudah.

“Jadi indikator-indikator yang terkait untuk pengungkitan IPM, dari pendidikan, kesehatan dan daya beli. Nah itu kita breakdown, capaian kita cek lagi program-program kemarin yang kita laksanakan efeknya sejauh mana, supaya siginifikan lagi efeknya harus seperti apa,” ungkap Tatu.

“Kita masih terus di kelompok sedang, karena naiknya nol koma, nol koma. Pengennya, kita masuk ke kelompok baik dulu target kita. Tapi memang luar biasa, (peningkatan) dilihat atas dasar program-program dinas, mungkin tinggal kita maksimalkan lagi,” sambung Tatu.

Kedepannya, Tatu memastikan, bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan duduk bersama dengan BPS, untuk memberikan breakdown dimasing-masing programnya. Tujuannya agar diketahui anggaran yang digunakan meski mempunyai keterbatasan, namun dengan keterbatasan bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

“Jadi tepat ke indikator-indikator yang bisa mengungkit IPM, karena kita tahu kalau penilaian kinerja pemda di lihat dari (peningkatan) IPM,” tutupnya. (Chandra Dewi)