LEBAK, BINGAR.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Lebak, beserta Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak, Senin 19 Mei 2025.
Sambil membawa dan membentangkan spanduk bertuliskan “Warning Bupati Lebak” dan meneriakan sejumlah tuntutan. Para mahasiswa ini meminta Bupati Lebak untuk segera melakukan reformasi birokrasi, serta transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Baca Juga : Dialog Publik Dies Natalis ke-71 GMNI, Angkat Isu Penjajahan Gaya Baru
“Karena saat ini kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Lebak, kami nilai stagnan, serta tidak produktif. Jadi perlu segera dilakukan reformasi birokrasi dan perampingan struktur di tubuh birokrasi itu, agar lebih efisien serta adaptif,” tegas Ketua DPC GMNI Lebam, Ruswana.
Baca Juga : 100 Ribu Romusha Meninggal, Jadi Saksi Bisu Kejamnya Jalur Kereta Saketi-Bayah
“Selain itu pun, selama ini dana CSR dari sejumlah perusahaan BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Lebak, tidak jelas pengelolaan dan peruntukannya, alias minim akuntabilitas dan tidak ada keterbukaan, atau transparansi,” sambungnya.
Baca Juga : Ratusan Karyawan PT GMT di Lebak, Menggelar Aksi Mogok Kerja
Menanggapi tuntutan massa aksi mahasiswa, Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya menyatakan komitmennya, untuk merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang CSR, agar pengelolaan dana CSR lebih transparan dan berpihak pada masyarakat.
“Saya senang ada aksi seperti ini, karena dari sini saya bisa belanja masalah, untuk mencari solusi bersama. Maka itu, disinilah perlu adanya sinergi antar dinas terkait, guna menampung aspirasi mahasiswa sebagai bahan evaluasi birokrasi,” tegasnya. (Widi/Red)
