FISIP Untirta Gelar Dialog Publik Terkait Peran Perempuan Dalam Politik

Pemberian penghargaan pada kedua narasumber Dialog Publik FUSIP Unturta. Istimewa

SERANG, BINGAR.ID– Dalam rangka mengisi dan memeriahkan Dies Natalis FISIP Untirta yang ke-20, sejumlah kegiatan pun digelar, mulai dari Dialog Publik, Kuliah Umum, Lomba Foto dan Video, serta Lomba Esai dan lomba lomba lainnya yang akan berlangsung selama satu bulan, dengan puncak kegiatan akan dilaksanakan pada 27 Juni 2023 mendatang.

Rangkaian kegiatan Dies Natalis FISIP Untirta yang Ke-20 tersebut, dibuka dengan Dialog Publik, dengan mengusung tema “Membumikan Pancasila Sebagai Ideologi Global di Era Digital” yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 Juni 2023 kemarin, dengan narasumber Wakil Ketua MPR-RI, H. Yandri Susanto, Ketua DPRD Banten, Andra Soni, Walikota Serang, H. Syafrudin, dan ASDA 2 Provinsi Banten, HM. Yusuf, selaku wakil dari PJ Gubernur Banten.

Baca Juga : Prodi Mikom Untirta Gelar Workshop PR, Bahas Cara Memenej Krisis

Sementara dalam Dialog Publik lanjutan di hari Selasa 13 Juni 2023, panitia Dies Natalis FISIP Untirta tersebut, mengundang pemateri dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Hj. Nur’aeni dan Ketua Komisi I DPRD Banten, Encop Sopia, dengan mengangkat isu, atau tema dialog “Peran Perempuan dalam Politik”.

Dalam paparannya, Nur’aeni bertanya apakah audiens peserta diskusi mengetahui mengapa keterwakilan perempuan di bidang politik menjadi penting dan harus terus ditingkatkan? Beliau menjelaskan bahwa perempuan perlu mengambil kebijakan menyelesaikan persoalan perempuan dengan menetapkan undang undang yang berpihak pada perempuan.

“Kenapa keterwakilan perempuan di dunia politik menjadi penting. Hal ini diharapkan agar permasalahan maupun persoalan yang berkaitan dengan perempuan, maka hanya perempuan yang bisa memahami persoalan tersebut, sesuai dengan pengalaman hidupnya sebagai perempuan,” tegas Nur’aeni.

Baca Juga : Tri Dharma Perguruan Tinggi, Untirta Teken Kerjasama dengan Relawan Fesbuk Banten News

Ditambahkannya, menurut penelitian Institute for Women’s Policy Research di Amerika Serikat, bahwa negara bagian yang mempunyai keterwakilan perempuan lebih tinggi, maka akan memiliki kebijakan yang lebih responsif terhadap pemenuhan sumber daya dan hak-hak perempuan.

“Perempuan di dunia politik melalui Hak Budget DPR, juga bisa ikut menetapkan anggaran yang berpihak pada program-program yang berkaitan langsung dengan perempuan,” tambahnya.

Encop Sofia pun menyatakan, bahwa salah satu tantangan yang dihadapi kaum perempuan ketika memasuki dunia politik, sangat beragam, salah satunya politik “Dagang Sapi” yang dapat dengan mudah menyingkirkan perempuan dalam politik itu sendiri.

“Politik Dagang Sapi, yakni sebuah transaksi jual beli yang seringkali direcoki oleh para promotor dalam mengambil keputusan, antara menjual maupun membeli sapi itu. Sehingga calon pembeli atau penjual menjadi tertarik, yang pada akhirnya sang promotor pun meminta jasanya untuk dibayar,” jelasnya.

Baca Juga : Pembebasan Biaya Pendidikan, Sesuai Harapan Kah?

Sayangnya menurut Encop, perempuan jarang memiliki kemapanan ekonomi untuk politik. Namun kendati demikian, Encop menegaskan bahwa tidak ada jalan lain bagi perempuan, selain harus aktif berpartisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan untuk dapat mengubah kondisi saat ini berupa keterbelakangan, ketertinggalan, dan kemiskinan.

“Kualitas, potensi dan sumberdaya yang dimiliki perempuan diruntuhkan dengan timbangan berat dan rendahnya kemampuan uang. Akan tetapi, tidak ada cara lain lagi, yang mengharuskan perempuan harus ikut terlibat dalam dunia politik, untuk memberi perubahan yang lebih signifikan dalam dunia perempuan itu sendiri,” tutupnya. (Adytia)

Berita Terkait

Berita Terkait

Berita Terbaru