PANDEGLANG, BINGAR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengakui bahwa belum maksimal dalam menangani penyakit berbahaya. Namun Pemkab menolak jika disalahkan sendiri.

Sebab meningkatnya kasus penyakit berbahaya di Kabupaten Pandeglang, bukan saja disebabkan kurangnya penanganan yang dilakukan pemerintah. Melainkan, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan.

“Terkait dengan peningkatan hal tersebut, ada bebrapa hal indikator juga. Bukan saja penanganan dari pemerintah, tapi prilaku dari masyarakat,” kata Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: Penanganan TBC, AKI, dan Stunting di Pandeglang Dipertanyakan

Tanto mengklaim, pihaknya sudah melakukan penanganan dan sosialisasi secara maksimal. Tidak saja dilakukan oleh pemerintah daerah, lanjut Tanto, upaya itu juga telah diintegrasikan dengan pemerintah desa.

Akan tetapi dia beralasan, pandemi Covid-19 sejak tahun lalu mengganggu fokus Pemkab dalam menangani persoalan tersebut.

“Kami pun sudah melakukan sosialisasi tentunya dari beberapa penyakit yang menjadi prioritas. Pertama Covid-19, kedua ada stunting, kematian ibu dan anak, ada TBC. Dan apalagi saat ini musim DBD. Ini sebetulnya sudah secara rutin setiap tahunnya kami lakukan,” dalihnya.

Baca juga:Oman “Gereget” Lihat Pelayanan Kesehatan di Pandeglang 

Politisi Golkar itu juga mengakui, selama ini belum pernah menjabarkan laporan pertanggung jawaban khusus bidang kesehatan di depan anggota dewan. Namun Tanto menjelaskan, penjelasan itu tetap disampaikan hanya tidak terperinci.

“Jadi setiap laporan pertanggung jawaban itu kan yang disampaikan di paripurna hanya secara makro. Tapi kita rinci kan secara mikro dalam bentuk dokumen sebetulnya sudah bisa dijabarkan secara terbuka bukan hanya saja oleh legislatif tapi juga oleh masyarakat,” pungkasnya. (Syamsul/Red)