PANDEGLANG, BINGAR.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menyoroti soal pelayanan dasar seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan umum  termasuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal itu diutarakan para anggota dewan saat menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2019 bersama Organisasi perangkat Daerah (OPD) pada Senin (11/5/2020) malam.

“Anggota lebih banyak menyoroti pelayanan umum, pelayanan dasar. Seperti infrastruktur, pelayanan rumah sakit maupun KTP yang semraut serta penegakan Perda PKL,” ujar Wakil KetuaRapa DPRD Pandeglang, MM. Fuhaira.

Baca juga: DPRD Pandeglang Gelar Rapat Pansus LKPJ Malam Hari

Ia pun mengakui jika Penyampaian para Kepala OPD cenderung normatif. Padahal dirinya mengaku ingin mengetahui pencapaian target visi misi Bupati Pandeglang selama memimpin. Soalnya dia menilai, ada program Pemkab Pandeglang yang belum tercapai.

“Penyampaian normatif, kami kan hanya ingin mengetahui apakah visi misi Bupati Pandeglang sudah tercapai, baik itu dari agrobisnis, kota wisata termasuk keluarga sejahtera dan sehat. Hal ini kan perlu di-breakdown betul. Kami pun perlu tahu pencapaian sudah berapa persen,” tegasnya.

Sementara Ketua Pansus LKPJ, Ade Bideng menambahkan, rapat berjalan panjang karena ingin memberi kesempatan kepada semua anggota Pansus menanggapi penyampaian LKPJ Bupati yang dilakukan pada 30 April 2020 lalu.

“Prinsipnya kami sama, untuk membedah dan menilai hasil rekomendasi rapat LKPJ, ini (akhirnya) ditunda karena ini lebih banyak mendengarkan jawaban-jawaban, hasilnya kami ditampung,” katanya.

Adapun dari Penyampaian LKPJ 2019, legislatif belum bisa memberikan jawaban. Namun yang pasti hasilnya diterima atau tidak nanti akan disampaikan saat paripurna.

“Akhir Mei ini sudah harus diparipurnakan baik hasilnya menerima atau menolak. Meskipun menerima kami pun akan memberikan catatan -catatan,” tutupnya. (Azis/Red).