JAKARTA, BINGAR.ID – Calon pengantin diwacanakan untuk menjalani wajib pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Pemeriksaan itu dilakukan dalam upaya mencegah kelahiran bayi stunting atau gagal tumbuh di Indonesia.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, keharusan calon pengantin memeriksakan kesehatannya tersebut dilakukan sebagai upaya intervensi pencegahan stunting sejak dini.
Baca juga: Dinkes Pandeglang Pesimis Masalah Stunting Terentaskan Tahun 2022
Program tersebut mengharuskan calon pengantin melapor tiga bulan sebelumnya untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan hemoglobin (hb).
“Kalau hb kurang, minum tablet tambah darah sehingga begitu nikah sudah siap hamil makanya kita harus buat program siap nikah dan siap hamil,” kata seperti yang dilansir dari Antara, Rabu (10/2/2021).
Hasto yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Program Percepatan Penurunan Stunting mengungkapkan bahwa 50 persen kasus stunting terjadi pada proses kehamilan.
Baca juga: Jokowi Tak Puas Angka Stunting Hanya Turun 10 Persen Selama 6 Tahun
“Kalau kita ingin bayi bagus maka pabriknya harus bagus. Logikanya begitu kalau kita ingin membikin bayi bagus, siapa yang akan membikin bayi ini harus bagus juga. Makanya harus dikawal dengan tertib dan disiplin,” katanya.
Oleh karena itu Hasto menekankan pentingnya dilakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin sebelum terjadi proses kehamilan.
“Inilah upaya kita yang harus mereformasi sistem layanan di tingkat bawah dengan membangun sistem baru. Saya kira salah satu tugas dari Presiden, ini juga bagian dari janji Presiden bahwa 14 persen penurunan stunting juga janji lain reformasi sistem kesehatan,” tuturnya.
Baca juga: Empat Tahun ke Depan, Diperkirakan 7,2 Juta Anak Indonesia Alami Stunting
Pemerintah menargetkan menekan angka stunting pada 2024 menjadi 14 persen. Saat ini angka stunting berada pada kisaran 27,6 persen. Ia mengatakan BKKBN siap untuk mengoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting ini melalui kerja sama lintas Kementerian/Lembaga, lintas sektor serta lintas pemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan tingkat desa.
Hasto menambahkan BKKBN siap mengerahkan dukungan 13.734 tenaga PKB/PLKB dan satu juta kader yang tersebar di seluruh desa. (Aditya/Red)
