PANDEGLANG, BINGAR.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang yang juga Koordinator Kabupaten (Korkab) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Pery Hanasudin menegaskan, program tersebut harus memenuhi 6 T, meliputi tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi.

“Perkuat koordinasi, agar semua berjalan lancar dan kondusif. Jangan sampai nanti pemerintah yang disalahkan,” tegas Pery, Senin (11/1/2021).

Katanya, supplier, agen dan komponen lainnya harus mendahulukan kualitas yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Hindari muatan-muatan atau orientasi yang tidak baik, tidak hanya mencari untung semata,” pesannya lagi.

Baca juga: Cegah Penyelewengan, Mensos Siapkan Mekanisme Laporan Penyaluran Bansos

Menurut dia, program BPNT di tahun 2020 banyak evaluasi dan catatan-catatan yang perlu diperhatikan sehingga ke depan harus lebih baik.

Ditambahkannya, berbondong-bondong banyak pihak yang ingin jadi supplier. Sementara, pekerjaan di bawahnya (prakteknya) terindikasi ada masalah.

“Ada rujukan (landasan) dalam pelaksanaan program ini. Pedoman umumnya (Pedum) sudah jelas dan detail, tinggal dijalankan,” kata Pery.

Baca juga: Dinsos Pandeglang Akan Kolaborasikan Pasar Pintar Dengan BPNT

Sementara, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pandeglang, Nuriyah menegaskan, ada patokan harga komoditi sembako yang akan dijadikan program BPNT.

“Soal harga komoditi, kami koordinasikan dengan Disperindag,” pungkasnya.

Sebelum dilaksanakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Agar kedepan, program tersebut berjalan sesuai harapan dan kondusif.

“Hari ini kami sudah menggelar Rakor dengan Korkab BPNT Kabupaten,” imbuhnya. (Sajid/Red)