PANDEGLANG, BINGAR.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten menyoroti data penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) terdampak Covid-19 di Kabupaten Pandeglang.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Muhammad Masykur mengaku, tak mau data Bansos yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang melalui Dinas Sosial (Dinsos) tidak valid.
“Terutama yang paling penting terkait masalah data, supaya nanti lebih valid sehingga pada saat pemberian Bansos bisa tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu,” kata Muhammad Masykur usai melakukan pertemuan dengan Bupati Pandeglang di ruang Garuda Pendopo Bupati Pandeglang, Rabu (10/6/2020).
Menurutnya, sejauh ini kalau yang menjadi sorotan lebih urgen di Kabupanten Pandeglang tidak ada. Namun yang berkembang di masyarakat diseluruh Indonesia saat ini ungkapnya, adanya perbedaan data antara dari Kabupaten dengan Pusat.
“Hal itulah yang mesti disingkronkan, dan kami sudah melakukan cleansing (pembersihan) mana-mana yang ada selisih seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan) double (ganda), dan mungkin disitu datanta ada beberapa orang dalam satu keluarga mendapatkan,” jelasnya.
Sementara, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyatakan, kehadiran BPKP mendapingi penanganan Covid-19 di Kabupaten Pandeglang karena atas permintaan pihaknya. Hal itu karena, Irna mengiginkan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan Covid-19.
“Terkait ditengah Covid-19 ini, ibu (Irna menyebut dirinya) dua bulan lalu sudah bersurat ke BPKP agar bisa melakukan pendampingan kepada kami. Karena kami juga ingin transparansi dalam pengelolaan keuangan dan penanganan Covid-19 ini bisa berjalan baik sehingga tak menabrak aturan,” pungkasnya. (Barra/Red).
