PANDEGLANG, BINGAR.ID – Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mangkir dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang akhir Tahun Anggaran (TA) 2020.
Padahal, pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) disalah satu hotel di Kota Serang, Rabu (24/3/2021) itu penting, untuk mengetahui sejauh mana kinerja kedua OPD tersebut.
Tak ayal, hal itu disayangkan Ketua Pansus, Dadi Rajadi. “Pansus LPKJ menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dindikbud dan BPBD. Padahal banyak hal yang ingin ditanyakan oleh Pansus kepada 2 OPD tersebut terkait masalah BOS dan pembelajaran tatap muka dimasa pandemi serta pembangunan Huntap di daerah Panimbang dan Sumur serta hal lain yang berkaitan dengan tanggap bencana,” katanya kesal.
Baca juga: Dewan Soroti Pelayanan Dasar Dalam LKPJ Bupati Pandeglang
Oleh karena itu, Dadi mendesak agar Bupati Pandeglang segera memberikan teguran keras terhadap dua kepala OPD tersebut.
“Pansus berharap bupati menegur kedua OPD tersebut yang mengabaikan undangan pembahasan LKPJ oleh Pansus,” tuntutnya.
Terpisah, Kepala Dindikbud Pandeglang, Taufik Hidayat beralasan ketidakhadirannya itu bukan disengaja.
“Ya, bapak (Taufik menyebut dirinya) tak hadir, karena ada musibah orang tua meninggal dunia,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Taufik mengaku, sudah menugaskan jajaranya untuk menghadiri undangan tersebut. Namun dipertengahan jalan menuju ke lokasi mengalami musibah kecil.
“Kebetulan acara kami padat, teman-teman yang ditugaskan ada kecelakaan kecil. Tapi kami sudah berdiskusi menyampaikan itu semua ke Kabag Pemerintahan,” kilahnya.
Baca juga: Ketua DPRD Pandeglang Tekankan Realisasi Pokir DPRD oleh Bupati dan OPD
Meski begitu, pembahasan LKPJ tetap berlangsung dan berjalan lancar. Wakil Ketua Pansus LKPJ, Endang Sumantri menjelaskan, hasil kegiatan ditiap-tiap kecamatan pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup drastis.
“Ini dikarenakan ada kebijakan refocusing anggaran terkait kondisi Covid-19,” sebutnya.
Akibatnya, kata dia, program kegiatan yang sudah direncanakan banyak yang tidak bisa terealisasikan.
“Namun ada beberapa OPD yang mendapatkan tambahan anggaran atas dasar kebijakan pemerintah untuk penanggulangan dampak Covid-19 seperti diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, Dishub, Satpol PP dan RSUD,” tutup politisi Demokrat itu. (Ahmad/Red)
