PANDEGLANG, BINGAR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menyebut terpaksa memangkas alokasi biaya pembangunan tahun 2025 sebesar Rp107 miliar. Pemangkasan terjadi imbas dari efisiensi anggaran yang diinstruksikan Pemerintah Pusat.
Diketahui, rasionalisasi anggaran ini menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang merinci pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.
Baca Juga : Sekda Pandeglang Lantik 40 Pejabat Eselon III dan IV
Beleid itu menetapkan penyesuaian pencadangan transfer ke daerah dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 sebagaimana arahan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menuturkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang masih melakukan penyisiran mata anggaran yang bisa diefisiensikan. Namun, sektor yang sudah terdata akan terdampak adalah pembangunan fisik.
Baca Juga : Sekda Dorong Peningkatan Layanan Keterbukaan Informasi Publik
“Yang jelas dengan rasionalisasi kegiatan-kegiatan di tiap dinas itu jelas ya. Tapi yang sangat luar biasa itu di bidang fisik, ada Rp107 miliar. Ada berapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terdampak, PUPR, Dinas Perkim (Perumahan Pemukiman), (dinas) perikanan dan pertanian itu yang rata-rata di pangkas,” kata dia, Jumat (7/2/2025).
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang itu menyebut, rasionalisasi anggaran terbesar berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang nilainya mencapai Rp107 miliar. Fahmi memastikan pemangkasan ini akan berdampak terhadap proses pembangunan di Pandeglang.
Baca Juga : Sekda Lepas 8 Pelajar Pandeglang Ikuti Seleksi PPAP dan PPAN
“Jelas pengaruh, karena uang kan tidak ada, tidak dilaksanakan berarti kan, pengaruh. Tapi kami sedang mencari solusinya mudah-mudahan ada solusi terbaik,” ucap Fahmi. (Ahmad)
