SERANG, BINGAR.ID – Badan kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten bekerjasama Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang melakukan pendataan keluarga (PK) tahun 2021. PK 21 bertujuan untuk dijadikan sebagai arah dalam mengambil kebijakan dalam program pembangunan.
Oleh karena itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat dalam pendataan. Sebab Pendataan Keluarga itu memotret kondisi keluarga secara keseluruhan, meliputi stunting dan gizi buruk.
“Tadi saya meminta untuk kegiatan ini digabungkan dengan OPD lain, yang juga membutuhkan atau mendata keluarga yang ada di Kabupaten Serang supaya kita punya satu data yang lengkap,” kata Tatu, Kamis (1/4/2021).
Baca juga: Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia Kemungkinan Bertambah
Maksud Tatu, pelibatan OPD itu untuk menyatukan data keluarga di Kabupaten Serang agar tidak lagi terjadi perbedaan antar instansi. Seperti yang terjadi pada awal pandemi Covid-19 dimana banyak penerima bantuan salah sasaran.
“Nah, sekarang ini waktunya. Beberapa dinas harus turun bersama sekalian ada program BKKBN untuk mendata secara detail, akurat supaya lima tahun kedepan data ini bisa dipakai kebijakan kami sebagai kepala daerah,” tandasnya.
Kepala DKBPPPA Kabupaten Serang, Tarkul Wasyit mengatakan, program nasional BKKBN Pusat menyelenggarakan pendataan keluarga yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April sampai 30 Mei 2021.
“Kemudian sasaran yang akan kami data di Kabupaten Serang sebanyak 450.004 Kepala Keluarga. Untuk petugas kita mengerahkan sebanyak 2.876 dari Tim Penggerak Desa (TPD) selaku kader pendata yang tersebar di 326 desa. Lalu kami siapkan supervisor di masing-masing desa satu orang satu. Kita juga siapkan manajer pendataan, dan pengeola data di masing-masing kecamatan,” bebernya.
Baca juga: Kemiskinan dan Pengangguran di Cilegon Meningkat Akibat Pandemi
Ditempat yang sama, Koordinator Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (Adpim) pada BKKBN Provinsi Banten, Indah Susanti menambahkan, ada tiga data yang akan dikumpulkan terkait PK. Yang pertama data kependudukan, kedua data keluarga berencana, dan ketiga data pembangunan keluarga.
“Yang dimana data pembangunan keluarga kita akan mengukur indeks pembangunan keluarga di tingkat wilayah, jadi bagaimana keluarga itu dinilai melalui indeks beberapa segmentasi mulai ketentraman, kesejahteraan sampai kebahagiaannya,” ujarnya.
Dengan begitu jelas Indah, potret tingkat kebahagian sebuah keluarga di Indonesia bisa dinilai beberapa indikator dengan menilai kebahagiaan dari berapa sering keluarga berekreasi, berapa sering keluarga berkumpul makan bersama disatu meja berbicara tentang keluarganya.
“Jadi memang kami menekankan kaitannya untuk mengukur hal tersebut. Nanti setelah pendataan kami akan memiliki indeks pembangunan keluarga disetiap wilayah,” tutupnya. (Syamsul/Red)
