JAKARTA, BINGAR.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan pengeluaran bantuan sosial (Bansos) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 hingga akhir Februari.
Hasilnya, anggaran ini mencapai Rp26,8 triliun atau realisasi ini turun 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, padahal pada masa itu Covid-19 belum melanda Indonesia.
Baca juga: Refocusing Diperkirakan Rp250 Miliar, Belanja Hibah Bansos Pandeglang Terancam
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada beberapa program yang mengalami kenaikan dan penurunan. Bansos tunai (BST) dari yang tahun lalu tidak ada, hingga Februari ini telah teralokasi Rp5,8 triliun, kartu sembako tahun lalu sebesar Rp6,3 triliun, pada 2021 sebesar Rp6,4 triliun.
“Program keluarga harapan turun (realisasi tahun lalu Rp7 triliun dan 2021 Rp6,8 triliun) karena jumlah targetnya dengan adjustment data yang terjadi,” ujarnya seperti dikutip data APBN KITA, Jumat (26/3/2021).
Baca juga: Cegah Penyelewengan, Mensos Siapkan Mekanisme Laporan Penyaluran Bansos
Menurutnya penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) juga turun cukup dalam. Pada tahun lalu sebesar Rp16,1 triliun dan pada 2021 realisasinya Rp7,7 triliun. Sri menjelaskan hal ini disebabkan membaiknya arus kas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sehingga tahun ini sudah kembali normal.
Lalu kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah yang realisasinya tahun lalu Rp1,61 triliun, pada 2021 sebesar Rp0,07 triliun. Ini disebabkan terkendalanya proses verifikasi dan validasi mahasiswa.
“Tujuannya agar distribusi tepat sasaran,” ungkapnya.
Baca juga: Bansos, Insentif, hingga Vaksinasi Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pandemi
Terakhir program Indonesia pintar (PIP) tahun ini tidak ada serapannya karena agar pembagiannya tepat sasaran. Tercatat pada 2020 sebesar Rp0,8 triliun.
“Ini yang menyebabkan belanja bansos mengalami penurunan. Namun sebetulnya yang benar-benar membantu masyarakat sebetulnya naik yaitu BST dan kartu sembako,” ucapnya. (Agisna/Red)