PANDEGLANG, BINGAR.ID – Bupati Pandeglang Irna Narulita membagi pengalamannya dalam membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) Pandeglang yang diresmikan pada Agustus 2020 lalu.
Pengalaman itu disampaikan Irna dihadapan 38 Kepala Daerah usai melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahyo Kumolo, di Ball Room Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Irna menceritakan bagaimana proses pembangunan MPP di Kabupaten Pandeglang dengan berbagai tahapan yang harus ditempuh, agar keberlangsungan pembangunan MPP di Pandeglang berjalan sesuai harapan.
“Berawal dari banyaknya keluhan dan aduan masyarakat terkait ketidakpuasan tentang pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang, menjadi tekad dan komitmen kami (Pemkab Pandeglang) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,“ kata Irna.
Menurutnya, pembangunan MPP Pandeglang tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah harus jatuh bangun, belum lagi dengan kendala fiskal daerah yang terbatas.
“Akan tetapi karena tekad dan komitmen bersama seluruh jajaran Pemkab Pandeglang membuat terobosan dan inovasi bagaiamana caranya dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, pelayanan terpadu satu pintu yaitu Mal Pelayanan Publik, alhamdulilah berkat kerja keras semua pihak termasuk Kemenpan-RB, target pembangunan MPP Pandeglang dapat terwujud dan telah diresmikan oleh Bapak Menteri PANRB tahun 2020 lalu, dan MPP Pandeglang merupakan satu-satunya di Provinsi Banten,” kenang Irna.
Baca juga: Sebulan Pascadiresmikan Tjahjo Kumolo, Jumlah Pemohon di MPP Pandeglang Masih “Loyo”
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang Ida Novaida mengatakan, ada sekitar 223 bentuk layanan di MPP Pandeglang.
“Selain itu 23 instansi ikut terlibat dalam penyelenggaraan MPP, jadi masyarakat tidak pelu repot mengurus banyak hal adminstrasi Aminduk, perijinan berusaha, pembayaran pajak dan lain sebagainya, semua bisa dilakukan dalam satu tempat melalui MPP yang telah disediakan oleh Pemkab Pandeglang,” beber Ida.
Ia menambahkan berdasarkan data yang dihimpun, dari mulai diresmikan bulan agustus tahun lalu, pengguna layanan di MPP Pandeglang mencapai 16.065, yang paling tertinggi ada sekitar 345 orang perhari menggunakan layanan MPP.
Baca juga: Gedung MPP Pandeglang Kekurangan Daya Listrik, DPUPR Anggarkan Rp125 Juta
Menteri PANRB Tjahyo Kumolo menambahkan, pembangunan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, terpadu, terintegrasi, untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau bagi masyarakat.
“Pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat dari Kepala daerah. Tentu saja komitmen dari pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” ujarnya. (Ahmad/Red)
