LEBAK, BINGAR.ID – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan komitmen Pemprov Banten untuk turun tangan menumpas tambang ilegal di Kabupaten Lebak saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Lebak dalam rangka Refleksi HUT Kabupaten Lebak ke-197, pada Selasa, 2 Desember 2025, di Ruang Rapat DPRD Lebak. Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Lebak dr. Juwita Wulandari dan dihadiri pejabat Forkopimda, anggota DPRD, serta tokoh masyarakat.
Dimyati Natakusumah menyoroti potensi SDA Lebak yang belum optimal akibat tambang liar dan infrastruktur terbatas. “Pemerintah Provinsi Banten akan turun langsung apabila terdapat aktivitas yang melanggar aturan, terutama terkait tambang ilegal. Banyak bencana di daerah lain akibat eksploitasi alam tidak bertanggung jawab. Lebak harus aman, tertib, dan ramah lingkungan,” tegasnya dalam Rapat Paripurna.
Baca Juga : Mengisi HUT Kemerdekaan RI, Maxim dan F-PTK Banten Transplantasi 80 Fragmen Terumbu Karang
Ia juga mengajak sinergi eksekutif-legislatif-yudikatif serta masyarakat untuk pembangunan prioritas wilayah selatan Banten, termasuk UMKM, BUMD, dan akademisi. Dimyati menekankan pemerintahan bebas KKN dengan APBD yang akuntabel agar Lebak maju seperti daerah lain.
Rapat paripurna ini menjadi momentum refleksi sejarah Lebak sejak ditetapkan sebagai kabupaten pada 2 Desember 1828 berdasarkan Staatsblad Nomor 81 Tahun 1828 era Hindia Belanda, seperti disampaikan Anggota DPR RI Dapil Banten I Bonnie Triyana. Selain itu, Bupati Hasbi mengumumkan akan memberikan pembebasan PBB 2026 untuk lahan sawah petani di bawah 5.000 m² sebagai bentuk dukungan ketahanan pangan di tengah biaya produksi tinggi.
Baca Juga : HUT Ke-192 Lebak di Tengah Pandemi, Ini yang Disampaikan Iti
Rapat paripurna ini memperkuat kolaborasi untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk penataan tambang demi lindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Lebak, dengan harapan agar Lebak semakin maju dengan tagline “RUHAY”-nya. (Widi/Red)
