PANDEGLANG, BINGAR.ID – Tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pandeglang, masih menjadi pekerjaan rumah paling serius bagi dunia pendidikan di daerah berjuluk kota santri ini. Dimana berdasarkan data Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Pandeglang per 5 Februari 2026, tercatat sebanyak 42.415 anak masuk dalam ATS.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 25.110 anak tercatat belum pernah mengenyam pendidikan formal, 6.118 anak mengalami putus sekolah (drop out), dan 11.187 anak telah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Baca Juga : Dalam Pelantikan FK PKBM Pandeglang, Sukhebi Mofea : Pengelola Harus Tanggungjawab
Kondisi ini menjadi perhatian serius Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Pandeglang, Lukman Hakim. Menurutnya, angka ATS yang mencapai puluhan ribu anak itu, merupakan persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama, baik oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan, maupun seluruh elemen masyarakat.
“Angka 42.415 anak tidak sekolah ini harus menjadi perhatian serius kita bersama. Persoalan pendidikan bukan hanya tentang tersedianya sekolah, tetapi juga bagaimana memastikan setiap anak, memiliki kesempatan dan akses untuk memperoleh pendidikan, tanpa terkendala kondisi ekonomi, lingkungan sosial, maupun faktor lainnya,” ungkap Lukman, Rabu 18 November 2026.
Ketua Forum PKBM Pandeglang ini, juga menjelaskan, salah satu gambaran tantangan pendidikan di Pandeglang, terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 16-18 tahun yang berdasarkan data BPS Kabupaten Pandeglang, berada di angka 62,65 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 37,35 persen penduduk pada kelompok usia tersebut, yang tidak sedang menempuh pendidikan formal.
Baca Juga : PKBM Cundamani Gelar Ujian dengan Dua metode di Masa Pandemi
“Karena itu, penanganan anak tidak sekolah tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan administratif. Harus ada langkah nyata untuk menjangkau mereka, mengetahui penyebab mereka tidak bersekolah, kemudian memberikan solusi pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak,” tegasnya.
Masih menurut Lukman, bahwa kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Selain terdapat anak yang lebih memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren salafi, tanpa meneruskan jalur pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan, serta faktor lingkungan pergaulan.
“Dalam konteks ini, saya menilai keberadaan PKBM, sebenarnya memiliki peran strategis sebagai salah satu jalur pendidikan nonformal, yang dapat membuka kembali kesempatan bagi masyarakat, untuk memperoleh layanan pendidikan melalui program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C,” tegasnya.
Maka itu, Ia mendorong optimalisasi peran PKBM, serta penguatan program jemput bola hingga ke wilayah pedesaan. Langkah tersebut dinilai penting agar anak-anak yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan, dapat terdata, dijangkau dan difasilitasi, untuk kembali mendapatkan hak pendidikannya.
Baca Juga : Disdikpora Sebut Ada 5.000 Anak di Pandeglang Putus Sekolah
“PKBM harus hadir sebagai solusi dan jembatan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan melalui jalur formal. Kita perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah, desa atau kelurahan, masyarakat, dan berbagai pihak, agar tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar,” tambahnya.
Luman berharap penanganan ATS di Kabupaten Pandeglang dapat menjadi agenda prioritas yang dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak semata-mata diukur dari angka partisipasi sekolah saja.
“Tingginya angka ATS tersebut, juga karena faktor tidak ada lagi minat, atau kemauan anak untuk bersekolah. Dimana hal ini pun harus menjadi salah satu pertimbangan, dalam mengajak, dan memberi pemahaman juga kenyamanan anak untuk mau mengenyam pendidikan, baik formal maupun non formal,” jelasnya.
Masih menurut Lukman, bahwa hal ini pun menjadi tolak ukur kemampuan pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, dalam memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak, yang output-nya, angka ATS dapat ditekan, dan tercapainya amanat dari Perpres No 3 tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
“Jangan sampai anak-anak Indonesia, khususnya Pandeglang, kehilangan masa depan hanya karena persoalan akses, ekonomi, atau keterbatasan layanan pendidikan,” tegas Lukman.
“Pendidikan adalah hak setiap anak. Karena itu, kita harus bergotong royong menghadirkan solusi agar mereka bisa kembali belajar dan memiliki masa depan yang lebih baik, tanpa harus kaku oleh aturan-aturan yang mengikat, khususnya bagi siswa yang sudah mau bersekolah di PKBM,” pungkas Lukman Hakim. (Adytia)



