JAKARTA, BINGAR.ID – Buruh di Indonesia akan melakukan mogok kerja nasional. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terus melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) di tengah pandemi Covid-19.
Rencananya aksi mogok kerja nasional ini, akan berlangsung selama tiga hari yang dimulai besok, Selasa, Rabu, Kamis. Aksi mogok kerja nasional ini dilakukan secara tersebar di lingkungan perusahaan masing-masing buruh untuk mencegah penyebaran Covid-19 selama berunjuk rasa.
Baca Juga : Respon KLHK Terkait Kontroversi RUU Ciptaker Bidang Lingkungan
Saat ini sudah ada 25 provinsi yang sudah siap bergabung dari 32 federasi dan konfederasi. Diperkirakan, jumlah buruh yang akan mengikuti aksi mencapai 2 juta orang.
Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos memastikan pihaknya menyerukan aksi mogok nasional. Lanjut Nining, aksi mogok nasional tersebut akan diikuti aliansi buruh yang tergabung atas Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) di pelosok daerah .
“Gabungan berbagai organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam GEBRAK dan aliansi-aliansi daerah menyerukan aksi nasional pemogokan umum rakyat Indonesia, yang akan dilakukan pada tanggal 6, 7, 8 Oktober 2020,” kata Nining dilansir dari RRI, Senin (5/10/2020).
Sementara itu, pakar kesehatan masyarakat, Prof dr Hasbullah Thabrany mengaku berharap agar masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Terlebih kasus Covid-19 kian banyak, hingga merangsek ke klaster keluarga.
Baca Juga : 17.298 Buruh di Banten Kena PHK Akibat Pandemi Covid-19
“Jadi kesadaran masyarakat itu bagian dari kunci,” imbuh Hasbullah.
Lebih lanjut ditekankan Hasbullah, pembatasan sosial dari pemerintah tidak akan ada gunanya ketika tidak diimplementasikan dengan baik di lapangan, hingga kemudian masyarakat juga tidak patuh pada protokol kesehatan (Fauzan/Red)
