PANDEGLANG, BINGAR.ID – Salah satu misi Forum Pelestari Terumbu Karang (FPTK) Provinsi Banten, yakni penguatan organisasi dan kelembagaan, sebagai wadah penggerak konservasi alam bawah laut, satu tahap telah terwujud, dengan terbitnya Akta Notaris, serta SK Kemenkum RI Nomor AHU-0001915.AH.01.07.TAHUN 2025.
“Alhamdulillah, FPTK Provinsi Banten kini telah memiliki Badan Hukum sebagai perkumpulan yang berfokus pada upaya pelestarian terumbu karang, khususnya di Perairan Laut Provinsi Banten,” ujar Ketua FPTK Provinsi Banten, Nurwarta Wiguna, didampingi Pengurus Bidang Advokasi, Edukasi & Promosi, Rosidarta Utama, Selasa 2 Juni 2025.
Baca Juga : FPTK Banten Gagas “Ngopi Mantab” Bersama FPRB Pandeglang
Menurut Nurwarta, dengan keluarnya Akta Notaris serta SK Kemenkum, untuk FPTK Banten tersebut, maka makin lengkap administrasi dan kepengurusan pada lembaga yang konsen di pelestari lingkungan bawah laut, atau terumbu karang ini.
Baca Juga : Melalui Program TJSL, FPTK Berhasil Tanam 7.700 Fragmen Karang di Liwungan
“Semoga, ini akan lebih memacu dan memicu kinerja Pengurus FPTK Provinsi Banten 2025-2029, yang mengusung Visi Mewujudkan Laut Bersih, Sehat & Produktif,” tegasnya, saat mengambil berkas Akta Notaris dan SK Kemenkum, di Kantor Notaris & PPAT Syahruddin, S.H, Jalan Letnan Bolang No.10A, Pandeglang.
Sementara itu, Syahrudin selaku Notaris & PPAT, yang juga pengusaha perhotelan di Banten ini, mengaku sangat mengapresiasi kehadiran FPTK Provinsi Banten, yang sejak tahun 2020 telah menggagas gerakan peduli akan kelestarian terumbu karang di Banten.
Baca Juga : Bersama KPP dan Komunitas Mahasiswa, FPTK Lakukan GRTK di Badul
“Secara pribadi dan lembaga, kami sangat mengapresiasi kiprah FPTK Provinsi Banten yang peduli akan pelestarian terumbu karang. Semoga, upaya ini mendapatkan banyak dukungan, baik moril maupun materil dari seluruh stakeholders,” ucapnya singkat. (Adytia)
