SERANG, BINGAR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tetap berupaya mengajukan kepada Pemerintah Pusat agar pelantikan Bupati-Wakil Bupati Serang terpilih tepat waktu. Meskipun, adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal Penugasan Pelaksana harian (Plh) kepala daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, menanggapi adanya surat dari Kemendagri tersebut melalui keterangan tertulisnya pada Senin, (8/2/2021).
“Jadi begini ya, kita tidak berfikir adanya Plh bupati karena sekarang sedang berjuang untuk dilaksanakannya pelantikan bupati terpilih periode 2021-2026 tepat waktu pada tanggal 17 Februari, sebagaimana akhir masa jabatan bupati periode 2016-2021,” kata Entus.
Baca juga: Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Serang Diharapkan 17 Februari
Upaya itu dilakukan, lanjut Entus, karena terhitung hari ini masih adanya waktu sekitar 10 hari kedepan. “Mudah-mudahan ada perubahan kebijakan dari pusat,” katanya.
Adapun menyikapi surat tersebut, menurut Entus, sebuah upaya antisipasi saja kemungkinan dikhawatirkan ada keterlambatan.
“Saya kira mendagri mengantisipasi saja kalau ada keterlambatan pelantikan. Sehingga ada kesinambungan di dalam roda pemerintahan dengan disiapkannya plh dan belum tentu. Itu belum tentu terjadi,” ucapnya.
Baca juga: Pelantikan Calon Bupati Serang Terpilih Masih Tunggu KPU RI
Ditanya jika diharuskan adanya plh, ia berharap pelantikan Bupati-Wakil Bupati Serang periode 2021-2026 tetap tepat waktu sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.
“Kalau bisa sih tidak ada plh, itu yang kita upayakan. Makanya saya juga dengan pa Sekwan (Sekretaris Dewan-red) akan terus berupaya mengawal usulan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tepat waktu. Kita semua berharap tidak ada plh,” terangnya.
“Terkait surat (Kemendagri-red) saya kira untuk mengantisipasi, kita tapi tidak tahu pertimbangan Mendagri mengeluarkan surat itu. Yang jelas kita Pemda berusaha terus pelantikan tepat waktu. Sedangkan surat itu ditujukan ke gubernur bukan kabupaten atau kota,” tandas Entus.
Baca juga: Al Muktabar: Aparatur Negara Harus Menjunjung Tinggi Sumpah Jabatan
Sebelumnya, Kemendagri mengeluarkan surat perihal Penugasan Pelaksana harian (Plh) kepala daerah. Dalam surat tertanggal 3 Februari 2021 yang ditujukan kepada Gubernur tersebut, ditandatangani Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (OTDA) Akmal Malik atas Nama Menteri Dalam Negeri tersebut.
Dalam surat itu, Gubernur diminta mengangkat Plh kepala daerah bagi bupati atau wali kota yang massa jabatannya berakhir 2021 dan tidak ada sengeketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengangkatan Plh Kepala Daerah tersebut, untuk menjamin kesinambungan pemerintahan.
“Diminta kepada saudara gubernur untuk sekretaris daerah (sekda) kabupaten atau kota sebagai pelaksana harian bupati atau wali kota untuk mengisi kekosongan sampai dilantiknya penjabat atau dilantiknya bupati atau wali kota terpilih,”demikian tertulis dalam surat tersebut. (Syamsul/Red)
