PANDEGLANG, BINGAR.ID – Pandeglang akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (14/9/2020). Rencananya, PSBB di Pandeglang berlaku selama dua pekan.

Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang keteteran untuk menyiapkan anggaran selama penerapan PSBB. Soalnya, status PSBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, tidak didukung dengan anggaran.

“Dari pemprov tidak ada bantuan tambahan. (Padahal) begitu Pemprov berbagi beban, nah tolong Pandeglang dan Lebak (terapkan) PSBB, ini biaya operasionalnya. Cocok itu mah,” kata Asisten Daerah I Bidang Pemerintah Pemkab Pandeglang, Ramadani mengumpamakan, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Pemberlakuan PSBB di Pandeglang Terganjal Anggaran

Beruntung kata Ramadani, Pemkab Pandeglang mendapat tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp12 miliar. Akan tetapi, dana tersebut akan lebih difokuskan pada tiga sektor, yakni optimalisasi penanganan dibidang kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan penanganan dampak ekonomi atau pemulihan ekonomi.

“Kalau dikita, kebetulan ada DID, tambahan dari pusat. Mungkin kita dari situ termasuk operasional beberapa OPD teknis seperti Dinkes, BPBD, dan SatPol PP termasuk kecamatan. Nilainya hanya Rp12 miliaran,” sebut Ramadani.

Baca juga: Senin, Pandeglang Mulai Berlakukan PSBB

Adapun untuk pendirian cek poin disejumlah lokasi selama PSBB, mantan Inspektur Inspektorat itu menerangkan bahwa rinciannya masih dihitung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Kita akan laksanakan sekemampuan keuangan yang ada. Karena ketika buka cek poin kan butuh operasional petugas. Mereka bukan robot, butuh makan untuk BBM juga. Kalau operasional petugas di lapangan paling hanya untuk mamin (makan minum) dan BBM. Kami bersyukur ada DID tambahan. Kalau tidak ada, babak belur,” kelakarnya. (Syamsul/Ahmad/Red).