LEBAK, BINGAR.ID – Hampir sebagian besar petani yang berada di wilayah Kabupaten Lebak, mengaku kesulitan untuk mendapatkan pupuk jenis Urea, Phonska, SP 36, maupun Organik dengan harga subsidi. Sehingga untuk bisa memenuhi kebutuhan, para petani pun akhirnya terpaksa membeli di pasaran, dengan harga yang cukup tinggi.
Seperti halnya diakui Nurdin, salah seorang petani dari Desa Cisangu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, yang mengatakan bahwa kuota, atau jumlah stok pupuk subsidi yang beredar di wilayahnya, jauh lebih sedikit dari luas lahan pertanian yang ada, atau dengan kata lain, kebutuhan tidak berbanding lurus dengan ketersediaan.
Baca Juga : Bantah Langka, Distan Klaim Stok Pupuk Subsidi Masih Aman
“Sudah beberapa kali memasuki musim tanam, kami masih saja kesulitan untuk mendapatkan pupuk, terutama pupuk subsidi, yang harganya sudah ditentukan oleh pemerintah. Akibat kesulitan itulah, membuat kami terpaksa harus membeli pupuk yang jauh lebih mahal, atau diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah,” aku Nurdin, Rabu 12 Februari 2025.
“Dampak dari sulitnya kami mendapatkan pupuk tersebut, sudah bisa dipastikan hasil pertanian kami pun menjadi minim, bahkan sering mengalami gagal panen. Ini saya rasa karena prosedur distribusi pupuk yang dibagi per wilayah Gapoktan, tidak lagi berada di Koperasi Unit Desa (KUD),” sambungnya.
Baca Juga : Sudah Dua Bulan, Pupuk Subsidi di Pandeglang Langka
Dikatakannya juga, untuk kebutuhan pupuk lahan pertanian miliknya tersebut, minimal Nurdin harus membeli pupuk sebanyak 5 sampai 6 karung, dengan berat per karungnya 50 Kg, dengan harga per karung sebesar Rp140.000,-.
“Modal yang saya keluarkan sudah cukup banyak, ditambah pupuk yang sulit dan hal tak terduga seperti banjir, bagaimana kami bisa menghasilkan padi yang berkualitas untuk program ketahanan pangan, sementara kebutuhan pupuk nya saja kami tidak terjamin,” katanya.
Baca Juga : Irna Minta Komisi IV Dorong Penambahan Kuota Pupuk Subsidi bagi Pandeglang
Nurdin mengaku telah bertahan dengan kondisi saat ini selama bertahun-tahun, namun tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait.
“Kalau memang dari harga tinggi masih okelah bisa kita akalin, tapi kalau sudah sulit didapat bagaimana kegiatan bertani bisa berjalan,” pungkasnya. (Widi/red)
