PANDEGLANG, BINGAR.ID – Ditengah euforia peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ke-118 tahun, yang jatuh pada Sabtu 2 Mei 2026 kemarin. Rupanya dunia pendidikan di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang, ternyata menyisakan sisi kelam, terkait masih banyaknya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS), di daerah berjuluk Kota Santri ini.
Dengan mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” pada peringatan Hardiknas di tahun 2026 ini, ternyata jumlah ATS yang tercatat pada data Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Banten, untuk Pandeglang mencapai 42.415 anak.
Baca Juga : Dindikpora Sebut Persoalan Infrastruktur Pendidikan di Pandeglang Tuntas 2026
Jumlah tersebut merupakan data terbaru pada tahun 2026/2027, yang menjadi catatan kelam pada peringatan Hardiknas 2026 kali ini. Dimana dari data itu, jumlah ATS terbagi pada tiga kategori, yakni jumlah Anak yang Belum Pernah Sekolah, Lulusan yang tak Melanjutkan ke Jenjang Berikutnya, hingga Siswa Terancam Putus Sekolah.
“Kami akui, ini memang menjadi sisi kelam untuk Pandeglang di Hardiknas 2026 ini. Dimana jumlah data ATS itu, salah satu penyumbang terbesarnya, berasal dari putus sekolah karena faktor ekonomi,” jelas Sekretaris Disdikpora Pandeglang, Nono Suparno, Senin 4 Mei 2026.
Baca Juga : Tanto Akui Infrastruktur Pendidikan dan Rerata Lama di Pandeglang Perlu Ditingkatkan
Dikatakannya juga, bahwa mayoritas ATS itu sebenarnya bukan tidak sama sekali tidak pernah mengenyam dunia pendidikan, akan tetapi karena putus sekolah, atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang sekolah lebih tinggi, lantaran faktor keluarga yang kurang mampu, atau anak dari daerah terpencil.
“Jumlah anak putus sekolah setelah lulus SD atau SMP karena biaya hidup, jarak sekolah jauh, yang lebih memprioritaskan ekonomi keluarga ketimbang sekolah. Memang Ini menjadi sisi gelap pendidikan kita di Hardiknas 2026 ini,” akunya.
Baca Juga : Pelantikan Mabicab Pramuka Lebak, H Septo : Dukung Pendidikan dan Pembangunan Daerah
Sementara itu, aktivis hak perempuan dan anak, dan Duta genre Pandeglang Lia Mulyaningsih menekankan integrasi pendidikan berbasis gender untuk mencegah diskriminasi.
“Masih banyak perempuan yang menikah dini dan meninggalkan sekolah karena faktor ekonomi. Di Pandeglang, sekitar 15% remaja perempuan putus sekolah akibat perkawinan dini, Ini harus jadi perhatian publik, karena perempuan adalah kunci kemajuan bangsa,” tegasnya.
Lia mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk alokasikan anggaran lebih besar bagi beasiswa, pembangunan sekolah terpadu, dan program pendidikan inklusif.
“Kita butuh kolaborasi lintas sektor: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Mari wujudkan pendidikan merata untuk generasi Pandeglang yang tangguh,” tutupnya. (Adytia)
