TANGERANG, BINGAR.ID – Ditreskrimsus Polda Banten mengamankan dua pelaku tindak pidana prostitusi online berkedok panti pijat di Ruko Mardigras Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Selasa (31/5/2022) sekitar pukul 02.00 WIB lalu.
“Di TKP petugas berhasil mengamankan dua pelaku yakni HM (42) sebagai pemilik ruko dan NA (22) sebagai operator admin Media Sosial (Medsos). Kemudian petugas juga mengamankan 9 orang terapis,” kata Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol Dedi Supriyadi, Rabu (15/6/2022).
Baca juga: Bongkar Bisnis Prostitusi Online di Tangerang, Polisi Amankan Mucikari dan PSK
Dedi membeberkan, awal mula pengungkapan kasus prostitusi online ini berawal dari patroli cyber yang dilakukan oleh personel Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Banten.
“Pada saat petugas melakukan patroli cyber di platform Michat terdapat satu akun yang menjajakan jasa prostitusi online. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dengan melakukan percakapan dan ternyata benar akun tersebut menawarkan jasa prostitusi online. Dalam percapakan tersebut NA mengajak melakukan transaksi prostitusi disebuah ruko yang berada di Mardigras,” jelas Dedi.
“Sesampainya di ruko tersebut NA menawarkan sembilan terapis yang bisa memberikan jasa plus-plus dengan harga Rp500.000 yang mana transaksi prostitusi akan dilakukan di kamar yang ada di dalam ruko tersebut,” imbuh Dedi.
Baca juga: Polisi Bongkar Praktik Prostitusi Berkedok Karaoke di Tangerang Selatan
Dari hasil pemeriksaan, didapat fakta hukum bahwa HM selaku pemilik tempat mempekerjakan pelaku NA untuk mengoperasionalkan akun Michat untuk menjajakan sembilan terapis dengan harga Rp500.000 dengan pembagian hasil Rp100.000 untuk pemilik tempat, Rp50.000 jasa operator dan sisanya untuk para terapis.
Terkait dengan perkara tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan berupa barang bukti 3 unit handphone dan uang hasil kejahatan sebesar Rp3.090.000.
“Atas perbuatan tersebut penyidik menjerat kedua tersangka dengan tindak pidana Prostitusi Online sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 296 KHUP jo Pasal 55 ayat (1) dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar,” tutup Dedi. (Sajid)
